Sebanyak 55 Kabupaten, Kota Siaga Darurat Kekeringan

Jakarta, MINA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi hingga Senin (22/7), 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.

“Provinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Plh Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangannya di Jakarta.

Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.

Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang.

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah yang telah menetapkan status ini yaitu Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa.

Sementara itu, wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur. Sejumlah 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan. Wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga.

Menghadapi darurat kekeringan, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Pertemuan koordinasi yang digelar pada hari ini di Graha BNPB, menyepakati adanya operasi gabungan yang akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi.

“Saat ini potensi awan hujan kurang dari 70 persen sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC,” ujar Agus.

Ia mengungkapkan bahwa menurut data dan analisis yang dikeluarkan BMKG, potensi hujan 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

“Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua,” katanya.

Hingga Senin, 22 Juli 2019, data yang dihimpun BNPB adalah 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat 21 kabupaten, Banten 1, Jawa Tengah 21, DI Yogyakarta 2, Jawa Timur 10, Bali 2, NTT 15, dan NTB 9.

Agus menjelaskan bahwa jika dilihat dari sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi, maka diakumulasikan sebagai berikut 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan, dan 1.821 desa.

“Total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter. Strategi lain yang telah diupayakan antara lain penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air,” katanya. (T/R06/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)