HANYA 35% PEMILIH YANG BERIKAN SUARA DALAM PEMILU DI UEA

pemilu-Kounsil-Federal-Nasional-KFN-2015-UEA.-The-National-Antonie-robertson-300x200.jpg" alt="Pencoblos dalam pemilihan umum (pemilu) Kounsil Federal Nasional (KFN) 2015 UEA. (Sumber foto: The National/Antonie robertson)" width="300" height="200" /> Pencoblos dalam pemilihan umum (pemilu) Kounsil Federal Nasional (KFN) 2015 UEA. (Sumber foto: The National/Antonie robertson)

Abu Dhabi, 24 Dzulhijjah 1436/7 Oktober 2015 (MINA) – Para kandidat Kounsil Federal Nasional (KFN) Uni Emirates Arab (UEA) yang tersingkir dalam pemilihan umum (pemilu) merasa kecewa karena tingkat keikutsertaan masyarakat dalam praktik demokrasi itu masih rendah.

Berdasarkan laporan The National yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu, dari total 224.000 yang berhak memilih, hanya 79.157 pemilih yang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) atau sekitar 35 persen dari total keseluruhan.

“Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran di lingkungan masyarakat, saya berharap jumlah pencoblos pada pemilu kali ini akan mencapai 50 persen, tapi ternyata kurang dari 40 persen,” kata Buthaina Al Qubaisi, kandidat KFN di Abu Dhabi.

Menurut Al Qubaisi, sebagian besar dari masyarakat kemungkinan merasa tidak ada kandidat yang cocok untuk memimpin pemerintahan. Karena itu, mereka mundur dari pemilu dan memilih menjadi bagian dari golongan putih (golput).

Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan

Senada dengan Al Qubaisi, Seham Al Falahi yang mencoba mewakili masyarakat Dubai, juga kecewa dengan jumlah pencoblos tahun ini, terutama dengan jumlah pemilih kaum hawa. Faktanya, perempuan hanya menyumbangkan 39 persen suara.

Dengan demikian, tak heran jika hanya satu kandidat perempuan dari total 78 kandidat perempuan yang terpilih menduduki kursi KFN. “Jika perempuan berpartisipasi lebih aktif dalam pemilu, pasti banyak juga kandidat perempuan yang maju,” kata Al Falahi.

Kandidat perempuan yang lain, Khaled Al Qubaisi, mengatakan pemberian suara harus dijadikan kewajiban nasional. Jadi, pemungutan suara harus masuk dalam undang undang (UU). Artinya, setiap pemilih yang bolos mesti dikenai sanksi.

“Para pemilih juga seharusnya lebih melihat misi dari para kandidat itu sendiri, bukan suku,” tandas Al Qubaisi. “Saya berharap pemilu 2019 akan berbeda. Pada pemilu mendatang, saya akan kembali mencoba mencalonkan diri,” tambahnya. (T/P020/P2)

Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza  

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata