London, MINA – Penerbit media berita Israel Haaretz, Amos Schocken dimusuhi sejumlah menteri di pemerintah Benjamin Netanyahu, setelah menyebut warga Palestina sebagai pejuang kemerdekaan dalam pidatonya di London, Inggris.
Menurut laporan The Times of Israel pada Sabtu (2/11), Schocken menyampaikan frasa itu dalam sebuah konferensi di London pekan lalu, yang kemudian memicu seruan dari para menteri pemerintah Netanyahu untuk memboikot aktivitas media tersebut.
“Pemerintah Netanyahu tidak peduli dengan penerapan rezim apartheid yang kejam terhadap penduduk Palestina,” ujar Schocken.
“Ini mengabaikan biaya yang dikeluarkan kedua belah pihak untuk mempertahankan permukiman sementara memerangi pejuang kemerdekaan Palestina, yang disebut Israel sebagai teroris,” tambahnya.
Baca Juga: Israel Rebut Zona Penyangga Dataran Tinggi Golan Suriah
Bahkan, Schocken tak canggung menyebut tindakan kekejaman Israel di wilayah Palestina, termasuk Jalur Gaza, sebagai Nakba kedua.
“Dalam arti tertentu, apa yang terjadi di wilayah pendudukan dan sebagian wilayah Gaza adalah Nakba kedua,” kata Schocken, mengacu pada istilah yang menggambarkan pemindahan paksa warga Palestina pada tahun 1948 silam.
Menyusul protes yang muncul, Schocken mengklarifikasi pernyataannya dengan menyatakan tidak menganggap Hamas sebagai pejuang kemerdekaan dan mendukung pejuang kebebasan yang tidak mengangkat senjata.
Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi mengajukan proposal pada Kamis (31/10) yang menyerukan sejumlah pembatasan pemerintah terhadap Haaretz sebagai akibat dari komentar Schocken.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
“Tidak boleh menandatangani kontrak baru dengan Haaretz, termasuk langganan individu untuk pegawai negeri, atau memperbarui kontrak yang ada; semua perjanjian saat ini dengan Haaretz, termasuk langganan pribadi, akan dibatalkan jika secara hukum layak,” salah satu usulan baru yang dikeluarkan Pemerintah Israel.
Disebutkan pula, Biro Periklanan Pemerintah “memerintahkan Haaretz untuk menghentikan semua iklan, termasuk pemberitahuan resmi, tanpa memandang status pembayaran, dan meminta pengembalian uang atas pembayaran yang sudah dilakukan. Tidak boleh ada lagi iklan yang dipasang dalam publikasi tersebut.”
Usulan tersebut identik dengan usulan yang dikeluarkan Karhi pada November 2023, saat ia menuduh outlet tersebut merusak upaya agresi Israel di Gaza.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Oposisi Suriah Tumbangkan 61 Tahun Rezim Assad, Tahanan Dibebaskan