Sejak Januari Permukiman Ilegal Israel Meningkat 100 Persen

Mustafa , Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional , dalam bentrokan dengan IOF di daerah Gerbang Lions di Yerusalem Timur yang diduduki (Foto: File/Qudspress)

Ramallah, MINA – Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengungkapkan, permukiman telah meningkat 100 persen sejak Januari 2017.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Barghouti menegaskan bahwa pemerintah Israel saat ini, di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, tidak memiliki keinginan membiarkan terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

“Kami menghadapi proyek Israel yang berbahaya, kita harus menghadapi ini dengan persatuan Palestina yang kuat dan efektif,” katanya, Middle East Monitor melaporkan yang dikutip MINA, Kamis (16/11).

Dikatakan, situasi di Tepi Barat saat ini telah memburuk. Tidak ada wilayah yang di bawah kendali otoritas keamanan Palestina. Israel telah membagi Tepi Barat menjadi 225 pulau kecil yang terputus, melalui pos pemeriksaan, tembok pemisah dan permukiman kolonial.

“Menurut organisasi hak asasi manusia, kegiatan permukiman saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal tahun ini,” kata Barghouti.

Menurut data yang dikeluarkan bulan lalu oleh gerakan Perdamaian, Israel saat ini berencana membangun 6.500 unit permukiman di Tepi Barat dan telah disetujui sejak awal 2017, dibandingkan dengan 2.629 unit permukiman pada 2016 dan 1982 unit permukiman pada tahun 2015.

Barghouti melanjutkan, untuk membahas upaya rekonsiliasi yang sedang berlangsung antara Hamas dan Fatah. Dia mencatat bahwa “mengakhiri pembagian dan membentuk front nasional Palestina dan kepemimpinan bersama adalah salah satu elemen terpenting untuk mengubah keseimbangan antara kita (Palestina) dan Israel.

“Ada tiga partai dengan berbagai sudut pandang. Israel tidak menginginkan rekonsiliasi tapi ingin mengurangi tekanan pada dirinya sendiri dan, sebagai akibatnya, ini adalah hambatan di jalan,” tuturnya.

Beberapa aktor internasional menginginkan kesepakatan rekonsiliasi untuk mengarah pada normalisasi status quo.

“Ini seperti kesepakatan Oslo tapi mungkin akan jauh lebih buruk,” kata Barghouti. (T/B05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.