Sekelompok Pemuda Israel Tolak Wajib Militer

Tel Aviv, MINA – Sekelompok pemuda Israel menolak mengikuti wajib militer, walaupun dengan risiko dipenjara.

Mereka beralasan, menentang pengeboman terhadap warga sipil di Jalur Gaza yang dilakukan militer Israel. Anadolu Agency melaporkan, Rabu (1/11).

Wajib militer di Israel berlangsung selama 32 bulan bagi laki-laki usia 18 tahun, dan 24 bulan bagi perempuan.

Siapapun yang menolak untuk bertugas dapat menghadapi hukuman penjara hingga 200 hari.

Baca Juga: Hamas: Perlawanan Hancurkan Arogansi Pendudukan Israel

Salah satu pemuda itu adalah Tal Mitnick (18 th). Mitnick mengatakan, dia meyakini tentara Israel menindas warga Palestina di daerah Bat Yam di selatan Tel Aviv.

Mitnick yang baru lulus SMA itu mengaku menolak bergabung dengan militer.

“Saya menolak menjadi bagian dari penindasan ini. Sebaliknya, saya akan melanjutkan sebagai aktivis hak asasi manusia,” katanya.

Mitnick menambahkan, lebih memilih untuk mengubah hal ini menjadi perasaan “menginginkan keamanan lebih untuk semua orang daripada balas dendam”.

Baca Juga: Pemukim Ekstremis Cabut 100 Pohon Zaitun di Salfit

“Saya menolak dengan gagasan bahwa membunuh warga sipil di Gaza akan memberikan keamanan bagi siapa pun. Hal ini tidak membawa keamanan bagi siapa pun, baik bagi masyarakat Gaza maupun bagi masyarakat Israel sendiri,” imbuhnya.

“Saya percaya satu-satunya jalan menuju keamanan dan perdamaian terletak pada hidup berdampingan secara damai,” katanya.

Pemuda lainnya, Ariel Davidov (19 th), yang tinggal di lingkungan dekat Yerusalem, juga mengatakan,ia telah melakukan kontak dengan kelompok-kelompok yang mengadvokasi hak asasi manusia.

Davidov, yang menyaksikan pasukan Israel menggunakan kekerasan berlebihan terhadap warga Palestina di lingkungan Yerusalem Timur seperti Sheikh Jarrah, Silwan, dan Isawiya, mencatat bahwa ia juga berpartisipasi dalam protes terhadap upaya Yahudisasi kota tersebut.

Baca Juga: Israel Akui Kerugian Besar Akibat Serangan di Jalur Gaza

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari amoralitas dan ketidakadilan,” ujarnya. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Parlemen Inggris Desak Pemerintah Akui Negara Palestina