Sekjen PBB Dukung Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian

 

New York, MINA – Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dalam pembukaan debat Dewan Keamanan PBB (UNSC) mendukung peran dalam proses .

Dalam pidato tentang diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam upaya perdamaian, Guterres mencatat peran perempuan dalam proses perdamaian dunia.

“Antara tahun 1990 hingga 2017, perempuan memiliki peran sekitar 2% sebagai mediator, 8% negosiator dan 5% sebagai saksi dan penandatangan dalam semua proses perdamaian besar,” katanya, seperti dilaporkan The Jerussalem Post  yang dikutuip MINA, Ahad (28/10)

Ia menambahkan, pembela HAM, pemimpin politik, jurnalis, dan aktivis perempuan juga telah memainkan peran penting dalam mengatasi akar penyebab konflik.

Ia juga menyebutkan, 41% dari kepala dan wakil kepala operasi perdamaian adalah perempuan.

Perempuan juga terlibat dalam 4% pasukan pemelihara perdamaian dan 10% polisi.

Guterres mengatakan, dia berkomitmen untuk mengakhiri semua bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan.

Seratus negara anggota PBB kini juga telah menandatangani kesepakatan dengan kami untuk mengatasi eksploitasi dan pelecehan seksual.

Dia menambahkan bahwa dia telah menciptakan gugus tugas tingkat tinggi untuk meninjau pendanaan untuk kesetaraan jender.

“Saya akan meminta badan-badan PBB bertanggung jawab atas komitmen mereka untuk mengagendakan pengeluaran untuk perempuan, perdamaian dan keamanan, dengan target 15% pada tahun 2020,” kata Guterres.

Pada tahun 2000, DK PBB mengadopsi resolusi 1325 yang menyerukan perlindungan hak-hak perempuan selama konflik, termasuk pencegahan kekerasan seksual dan masuknya perempuan dalam proses perdamaian.

Dalam pernyataan lain pada sesi debat, Duta Besar Polandia untuk PBB Joanna Wronecka mengatakan saatnya telah tiba bagi perempuan untuk menjadi pemimpin proses perdamaian daripada korban perang. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)