SEKJEN. PBB DUKUNG PERSAMAAN HAK ETNIS ROHINGYA

Naypyitaw, 21 Muharam 1435/14 November 2014 (MINA) – Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Mon menyatakan, kedua masyarakat di Arakan, Burma, telah mengalami pelanggaran hak-hak azasi mereka.

“PBB prihatin dengan kesejahteraan semua orang. Sudah waktunya  meringankan penderitaan  komunitas Rohingya dan Bengali tersebut, mengatasi keluhan mereka dan menjunjung tinggi hak asasi manusia mereka,” demikian Ban. Burma Times melaporkan seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MI NA), Jumat.

Warga kedua komunitas itu pada umumnya menganut agama Islam.

Mengenai proses verifikasi kewarganegaraan yang kontroversial untuk Rohingya, Ban menyatakan secara diplomatis, ia benar-benar percaya pada rencana Pemerintah Burma untuk negara Arakan, agar semua kelompok masyarakat bisa hidup dengan aman, bermartabat dan penuh harapan untuk masa masa depannya.

Ia menambahkan, PBB siap untuk membantu upaya ini.

Sementara fihak menilai, dengan komentarnya ini, Ban tidak memperhatikan, bahwa jika “Rencana Aksi Rakhine” diberlakukan,  puluhan ribu warga Rohingya akan rentan diusir dari Burma atau ditangkapi serta ditahan.

Menurut rancangan rencana aksi yang diperoleh Reuters pada September 2014, Pemerintah Burma telah merencanakan membangun kamp sementara dengan kapasitas sesuai jumlah warga yang menolak untuk mendaftar dan yang belum memiliki dokumen lengkap.

“Rencana tersebut melanggar hak-hak warga dan menantang upaya reformasi Myanmar,” kata Wakil Penasehat Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, Ben Rhodes.

Menurut Reuters, Ban Ki-moon mengatakan kepada Pemerintah Myanmar pada Rabu (12/11), ia prihatin dengan kesejahteraan Muslim Rohingya di negara itu dan meminta para pejabat untuk menjamin akses bagi badan-badan PBB buat memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.

Dia mendesak Pemerintah Burma mengambil sikap tegas terhadap penganiayaan kaum minoritas dan untuk meninjau peraturan serta prosedur seperti program verifikasi kewarganegaraan yang sedang berlangsung di negara bagian Arakan yang tidak sejalan dengan praktik hukum Internasional.

“Saya menyatakan keprihatinan saya tentang penduduk Rohingya yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan,” kata Ban.

“Saya mendesak, hak asasi manusia dan martabat manusia masyarakat di negara bagian Rakhine harus dihormati,” tegasnya. (T/P006/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)