Sekjen PBB Ucapkan Selamat atas Rekonsiliasi Fatah-Hamas

Guterres-Abbas-300x200.jpg" alt="" width="795" height="530" /> Presiden Palestina, Mahmud Abbas dan Sekjen PBB, Antonio Guterres (Foto: Istimewa)

Ramallah, MINA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (12/10) menelpon Presiden Mahmoud Abbas untuk mengucapkan selamat kepadanya atas penandatanganan kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

“Sekjen PBB mengucapkan selamat kepada Presiden atas kesepakatan intra-Palestina yang ditandatangani sebelumnya di Kairo,” kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Guterres, MINA melaporkan mengutip Kantor Berita Palestina WAFA.

Sekjen PBB terdorong oleh kemajuan baru-baru ini di mana Pemerintah Palestina telah mengambil tanggung jawabnya di Gaza, dan menyambut baik upaya Mesir untuk mencapai tujuan ini.

“Dia menekankan perlunya mendesak untuk segera menangani krisis kemanusiaan di Gaza, terutama berkenaan dengan krisis listrik, dan akses yang lebih baik ke dan dari wilayah tersebut,” katanya.

Guterres mengulangi dukungannya kepada Abbas bahwa PBB siap untuk terus bekerja sama dengan pihak berwenang Palestina dan wilayah tersebut untuk mendukung Pemerintah dalam mengambil tanggung jawabnya di Gaza.

Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi pada Kamis (12/10) pula, menyambut baik kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo. Dia menyatakan, hal tersebut menandakan sebuah perkembangan kualitatif dalam sejarah Palestina kontemporer.

“Atas nama Komite Eksekutif PLO, kami menyambut baik kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo hari ini (Kamis -Red.) sebagai ungkapan komitmen dan dukungan yang kuat untuk mewujudkan rekonsiliasi asli dan persatuan nasional di Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Kami merayakan ketahanan rakyat Palestina dan memuji pencapaian nasional yang besar ini yang terjadi di bawah perlindungan dan dengan dukungan pemerintah Mesir yang memainkan peran penting dalam mewujudkan kesepakatan ini,” kata Ashrawi pula.

Dia menambahkan, mengingat kenyataan politik domestik terakhir dan perkembangan regional, sangat penting bahwa akan ada implementasi konkret dari komitmen ini dengan cepat dan konkret untuk membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza dan untuk mengadakan parlemen, pemilihan presiden dan nasional, persyaratan penting untuk peremajaan, reformasi dan revitalisasi sistem politik, institusi dan demokrasi kita.

“Tindak lanjutnya harus menjamin bahwa semua langkah konsisten dengan Undang-Undang Dasar dan Deklarasi Kemerdekaan untuk menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental dan pembentukan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan pada meritokrasi dan integritas,” tutur Ashrawi.

Masih menurut Ashrawi, kesepakatan juga harus didasarkan pada fondasi politik dan struktural yang sangat jelas, yang menjamin dukungan rakyat untuk proses rekonsiliasi dan memberikannya momentum untuk sukses.

“Ini adalah harapan kami bahwa masyarakat internasional akan menyambut perkembangan semacam itu dan akan bekerja sama dengan kami, tidak hanya untuk mengangkat pengepungan ilegal Gaza dan melakukan rekonstruksi, namun juga untuk menjamin perdamaian yang adil dan komprehensif dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat. Negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya,” pungkas Ashrawi. (T/B05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)