New York, MINA – Sekjen PBB Antonio Guterres mengusulkan pengawas internasional untuk mendukung gencatan senjata Libya yang rapuh, di tengah harapan bahwa pejuang asing akan segera pergi dari negara itu.
Dalam sebuah surat kepada anggota-anggota Dewan Keamanan PBB, Guterres meminta untuk membentuk kelompok pemantau yang akan mencakup warga sipil dan pensiunan tentara dari kelompok regional seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan Liga Arab, Nahar Net melaporkan, Rabu (30/12).
Pihak yang bertikai, yang mencapai gencatan senjata pada 23 Oktober di Jenewa, keduanya ingin menghindari pasukan asing bersenjata dan berseragam, kata Guterres.
“Saya menyerukan kepada semua pemangku kepentingan nasional, regional dan internasional untuk menghormati ketentuan perjanjian gencatan senjata dan memastikan pelaksanaannya tanpa penundaan,” kata Guterres dalam surat tertanggal Selasa (29/12).
Baca Juga: Kedubes RI di Kenya Promosikan Seni Budaya Bertajuk “Enchanting Indonesia”
“Saya mendesak negara-negara anggota dan organisasi regional untuk mendukung operasionalisasi mekanisme gencatan senjata, termasuk dengan menyediakan pemantau individu di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tambahnya.
Dia secara khusus meminta semua negara untuk menghormati embargo senjata PBB di Libya, yang telah dilanggar secara mencolok.
Di bawah gencatan senjata, semua pasukan asing akan pergi dalam waktu tiga bulan. Khalifa Haftar, seorang panglima perang di Libya timur, menikmati dukungan dari Rusia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Pada awal Desember, Utusan PBB Stephanie Williams memperkirakan bahwa 20.000 tentara asing dan tentara bayaran tetap berada di negara itu dalam “pelanggaran yang mengejutkan terhadap kedaulatan Libya.” (T/RI-1/P1)
Baca Juga: Tiga Organisasi Kemanusiaan Ingatkan Krisis Kelaparan di Sudan
Mi’raj News Agency (MINA)