Sekjen PLO: Pengakuan AS Atas Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Akan Ciptakan Kekacauan Internasional

Betlehem, MINA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PLO Dr Saeb Erekat, pada hari Ahad (3/12) menanggapi laporan mengenai kemungkinan pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Menurutnya, pengakuan AS tersebut akan mendorong terjadinya kekacauan dan kekerasan internasional dan tidak menghormati institusi dan hukum global.

Erekat menegaskan, Yerusalem adalah jantung sosial, politik, budaya, agama dan ekonomi di Palestina. Yerusalem juga menjadi jantung bagi miliaran orang yang dipercaya oleh tiga agama monoteistik, termasuk ratusan juta orang Kristen dan Muslim Arab .

“Karena itu, inilah jantung Dunia Arab. Ini adalah simbol penting wilayah kita dan nasibnya adalah kunci bagi upaya yang mengarah ke wilayah yang damai dan stabil,” katanya seperti dilaporkan Palestine News Network (PNN) yang dikutip MINA.

Sikitakan, ketika pada tahun 1988 PLO mengambil keputusan yang menyakitkan dan bersejarah untuk mengenali perbatasan 1967 sebagai negara bagian di Palestina, mereka merasa bahwa ini akan menjadi langkah menuju perdamaian yang dia katakan.

Pada saat yang sama, PLO menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Langkah itu diambil sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dengan jelas menyatakan bahwa Yerusalem bukanlah ibu kota Israel dan bahwa aneksasi ilegal kota tersebut, serta tindakan yang diambil untuk melaksanakan tindakan ilegal tersebut, tidak sah dan tidak sah kosong.

Jika Pemerintah AS memutuskan untuk menentang komitmen internasional dan kebijakan luar negerinya yang bersejarah dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka tidak hanya akan mendorong anarkhi internasional dan tidak menghormati institusi dan hukum global, namun juga akan mendiskualifikasi dirinya untuk memainkan peran dalam inisiatif apapun untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi.

Jika keputusan semacam itu diumumkan, akan memberikan kontribusi pada destabilisasi wilayah di masa depan dan akan membuat banyak orang yang masih percaya bahwa solusi damai dapat dicapai untuk mengakhiri lebih dari 50 tahun pendudukan Israel, 70 tahun masa pengasingan dan dekade pelanggaran sistematis hak nasional dan hak asasi manusia Palestina.

Presiden Abbas telah melakukan kontak dengan beberapa pemimpin dunia untuk menilai situasi dan mendorong mereka untuk bertindak agar tidak membiarkan inisiatif tersebut terwujud menjadi kenyataan politik baru.

Pemimpin Palestina akan segera bertemu untuk menyetujui langkah-langkah yang diperlukan jika pengumuman tersebut dibuat. (T/B05/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)