Sekutu AS Ikuti Washington Larang Barang Hasil Kerja Paksa dari Xinjiang

Washington, MINA – Para sekutu Amerika Serikat berusaha untuk mengikuti kebijakan Washington yang melarang barang-barang kerja paksa dari wilayah Xinjiang China, kata seorang pejabat senior AS.

Sekutu AS memperingatkan perusahaan, mereka tidak dapat mempertahankan “ketidaktahuan yang disengaja” tentang rantai pasokan untuk mereka. Business World melaporkan, Jumat (22/7).

AS menerapkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur AS (UFLPA) yang mulai berlaku bulan lalu untuk mencegah impor produk dari Xinjiang, dengan alasan Washington menuduh China melakukan genosida terhadap etnis Uyghur dan Muslim lainnya, dan menggiring mereka ke kamp-kamp.

Beijing menyangkal pelanggaran di Xinjiang, dengan mengatakan telah mendirikan “pusat pelatihan kejuruan” untuk mengendalikan terorisme, separatisme, dan radikalisme agama.

Thea Lee, Wakil Sekretaris untuk Urusan Internasional di Departemen Tenaga Kerja AS, mengatakan dalam sebuah wawancara, dia telah terlibat dengan rekan-rekan, termasuk di Uni Eropa dan Kanada, tentang bagaimana menerapkan pembatasan mereka pada barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa.

“Perasaan saya adalah bahwa hal ini terus bergerak di Kanada, Uni Eropa dan seluruh dunia. Itulah sebabnya pesan saya kepada perusahaan adalah ‘Anda harus mulai menganggap ini serius,’” kata Lee.

“Perusahaan saat ini memiliki apa yang saya sebut sebagai ketidaktahuan yang disengaja. Mereka tidak harus tahu, jadi mereka tidak tahu pemahaman mereka tentang rantai pasokan mereka,” lanjutnya.

Dia mengatakan, itu akan berubah ketika aturan AS mulai menular di negara lain.

Lee menambahkan, Kanada dan Meksiko sedang bergerak menuju apa yang idealnya menjadi “standar umum Amerika Utara” yang melarang barang kerja paksa sebagai bagian dari komitmen mereka di bawah perjanjian perdagangan trilateral.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada bulan Juni, Washington menggalang sekutu melawan kerja paksa saat mulai menerapkan UFLPA.

Beberapa anggota parlemen AS telah meminta pejabat Beacukai AS (CBP) untuk menjelaskan mengapa tiga perusahaan energi surya besar China dikeluarkan dari daftar importir terlarang yang diberi tanda hubungan dengan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka.

Padahal memperluas cakupan produk energi surya dapat mengancam pasokan panel surya AS dan menghambat tujuan Presiden Joe Biden untuk mendekarbonisasi sektor listrik AS pada tahun 2035.

Thea Lee menolak berkomentar tentang perusahaan tenaga surya.

“Misi kami adalah memberikan informasi sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada kerja paksa dalam rantai pasokan kami,” katanya.

“Kami memahami bahwa akan selalu ada tujuan yang bersaing dalam suatu pemerintahan,” lanjutnya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)