Pinjamkan Uang Biaya Pernikahan di Gaza

Seorang gadis Gaza, Palestina, mengenakan pakaian pernikahan. (Foto: AFP/ MAHMUD HAMS)

Ahmed Abu Sido berpacu melawan waktu untuk mempersiapkan pernikahan barunya, setelah di menit-menit terakhir ia menerima hibah perkawinan. Dengan itu, penundaan terhadap upacara pernikahannya terselamatkan.

Di rumah ayahnya di Khan Younis, Gaza Selatan, Abu Sido dengan cepat dan penuh kegembiraan menghias kamarnya. Ia juga repot menyusun daftar undangan.

Pria berusia 27 tahun itu telah menunda pernikahannya beberapa kali, di tengah kesulitan keuangan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang terkepung oleh Blokade Israel dan Mesir.

“Saya tidak mampu untuk menikah pada usia ini, semuanya tergantung pada diri saya sendiri, karena penghasilan harian saya tidak melebihi 20 shekel ($5). Jadi, saya beralih ke salah satu institusi yang memfasilitasi pernikahan dengan memberi pinjaman uang, yang kemudian memberi saya kesempatan untuk membayar dengan nyaman cicilannya,” kata Abu Sido kepada Al Jazeera pada akhir April 2017.

Ia mencatat, jika dirinci, upacara pernikahan biasanya menghabiskan biaya setidaknya AS $5.000.

“Saya tidak memiliki uang sebanyak ini dan saya tidak akan mampu memilikinya,” katanya.

Memburuknya situasi ekonomi di Gaza telah membuka pintu bagi berdirinya organisasi-organisasi yang memfasilitasi perkawinan. Mereka menawarkan metode pembiayaan pernikahan bagi orang yang tidak mampu dengan membayar di muka.

Berkat penawaran yang ditawarkan oleh Al-Shahd Social Corporation, Abu Sido bisa menghemat AS $2.000. Kemudian dia akan melunasi sisa pinjaman sebesar AS $3.000 dengan cicilan selama dua tahun, dengan tingkat bunga 10 persen.

Kondisi hidup yang sulit di Gaza telah menjadi “kambing hitam” karena mencegah ratusan perkawinan di wilayah ini. Pengangguran di Gaza melebihi 40 persen, tingkat tertinggi di dunia, sementara hampir 80 persen penduduknya menerima bantuan sosial.

Menurut Ketua Dewan Tinggi Peradilan Islam Hasan Al-Juju, meskipun populasi Gaza meningkat, jumlah perkawinan di wilayah tersebut turun 7 persen di tahun lalu, dari 20.778 pada tahun 2015 menjadi 19.248 pernikahan.

Sementara jumlah kasus perceraian meningkat secara bersamaan menjadi 3.188 dari 2.627 pada tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama perceraian di Gaza berasal dari tantangan politik dan ekonomi kehidupan di sana.

Wael Al-Khalili, Ketua Perhimpunan Persahabatan Al-Tayseer, mengatakan bahwa kelompoknya bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi pernikahan bagi kelompok-kelompok Palestina yang paling terpinggirkan, termasuk orang tua, orang-orang cacat dan anak-anak yatim piatu. Al-Tayseer tidak mengambil keuntungan, melainkan mengandalkan sumbangan dari orang-orang kaya dan organisasi Islam di luar Gaza.

Selain bantuan keuangan, asosiasi tersebut memberikan konsultasi dan kursus untuk membantu pasangan baru menyesuaikan diri dan berintegrasi menuju pernikahan yang sukses. Pelamar harus memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan dari Al-Tayseer. Salah satunya bahwa perkawinan itu adalah yang pertama bagi pengaju permohonan dan mereka tidak dapat membayar sendiri biaya upacara pernikahan tersebut.

“Kami terkejut menemukan dalam penelitian lapangan kami tingginya jumlah kemiskinan dan pria lajang di atas usia 30 tahun,” kata Khalili.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pernikahan Palestina Rabah Alankar mengatakan bahwa lembaganya membantu pasangan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai segala hal mulai dari makanan, kartu undangan, sampai pakaian pengantin.

Namun, beberapa kritikus mengatakan bahwa banyak dari jenis organisasi ini lebih menghasilkan keuntungan daripada membantu kaum muda.

Ahmed Abu Sido menunjukkan kartu undangan pernikahannya. (Foto: Fedaa Al-Qedra/Al Jazeera)

Seperti kasus Um Isa, seorang janda di Gaza. Ia membayar untuk anak lelakinya dengan tabungannya sekitar AS$4.200 sebagai mas kawin untuk mempelai wanita. Akhirnya ia tak punya uang lagi untuk mengadakan upacara pernikahan. Ia lalu beralih ke sebuah organisasi yang memfasilitasi pernikahan. Namun, setelah upacara tersebut, keluarga tersebut tidak dapat membayar angsuran yang diwajibkan selama tujuh bulan. Um Isa kemudian diancam akan ditangkap.

Kementerian Waqaf dan Urusan Agama kemudian melakukan intervensi dengan membantu membayar kembali dana tersebut atas nama keluarga Um Isa setelah melakukan penyelidikan.

“Saya tidak tahu di mana kami akan berakhir tanpa bantuan tak terduga ini,” kata Um Isa.

Di sisi lain ada Tahani Ahmed berusia 28 tahun. Setelah bertunangan selama satu setengah tahun, ia takut bahwa kisah cintanya akan berakhir dalam perpisahan, karena tunangannya tidak dapat menetapkan tanggal pernikahan karena masalah keuangan. Tapi dia meyakinkan pasangannya untuk mencoba hibah pernikahan, dan itu sukses. Pasangan tersebut kemudian menjadwalkan pernikahan mereka bulan Mei.

Ahmed meyakini bahwa asosiasi semacam itu penting untuk memberi kesempatan kepada pasangan yang dalam situasi sulit.

“Kami sekarang bisa menikmati waktu kami bersama setelah menyingkirkan tekanan dari keluarga kami agar segera menikah,” katanya. “Anda tahu, di masyarakat kami, tidak baik jika masa pertunangannya panjang.” (RI-1/P1)

Sumber: tulisan Fedaa Al-Qedra di Al Jazeera

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)