Selandia Baru Larang Pengeboran Minyak Lepas Pantai Baru Terkait Perubahan iklim

(Getty/BBC)

Wellington, MINA – Selandia Baru mengatakan akan melarang izin baru untuk eksplorasi minyak lepas pantai saat mencoba untuk bergerak menuju masa depan rendah karbon.

Pengumuman ini telah dipuji oleh kelompok-kelompok iklim tetapi kelompok-kelompok industri menentang keras langkah tersebut, BBC melaporkan.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan akan membantu “melindungi generasi mendatang dari perubahan iklim.”

Langkah ini tidak akan memengaruhi 22 izin yang telah ada, yang bahkan dapat memperpanjang izin penambangan dalam beberapa dekade ke depan.

Baca Juga: Hongaria Cemooh Putusan ICC, Undang Netanyahu Berkunjung

Ardern, yang terpilih sebagai pemimpin Selandia Baru tahun lalu dalam persaingan ketat, berkampanye sangat keras tentang pencegahan perubahan iklim dan mengatakan keputusan itu merupakan langkah maju yang bertanggung jawab.

“Transisi harus dimulai di suatu tempat dan kecuali kita membuat keputusan hari ini yang pada dasarnya akan berlaku dalam waktu 30 tahun atau lebih, kita menghadapi risiko bertindak terlambat dan menyebabkan kejutan tiba-tiba bagi masyarakat dan negara kita,” kata Ardern, Kamis (12/4).

“Kita telah menjadi pemimpin dunia dalam isu-isu penting bagi kemanusiaan dengan menjadi negara bebas nuklir … dan sekarang kita bisa menjadi yang terdepan di dunia untuk menjadi netral karbon.”

Namun kelompok industri dan sejumlah politisi mengecam langkah itu, dengan mengatakan itu akan merugikan pekerjaan lokal, bisnis lokal, dan ekonomi negara.

Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki

Ekonomi US$186.4 miliar Selandia Baru  sangat bergantung pada pertanian, bersama dengan manufaktur dan pariwisata, tetapi diperkirakan industri minyak dan gas menyumbang sekitar US$ 1,84 miliar setiap tahun.

New Zealand Oil and Gas, sebuah perusahaan energi terkemuka, mengatakan mereka tidak diperingatkan tentang langkah itu dan bahwa itu merupakan perubahan kebijakan mendadak pemerintah kiri-tengah Partai Buruh.

Pemerintah Ardern didukung oleh Partai Hijau, yang menurut beberapa analis dikatakan kurang ramah terhadap dunia bisnis. (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina