Sepakat Berbagi Kekuasaan, Ghani dan Abdullah Akhiri Krisis Politik Afghanistan

Kabul, MINA – Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan saingannya Abdullah Abdullah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada Ahad (17/5), menandakan berakhirnya jalan buntu selama berbulan-bulan yang menjerumuskan negara ke dalam krisis politik.

Terobosan itu terjadi di saat Afghanistan sedang memerangi penyebaran cepat virus corona yang mematikan dan melonjaknya serangan brutal oleh kelompok Islamic State (ISIS) yang menyebabkan puluhan orang tewas pekan lalu.

Gambar yang dirilis oleh Istana Presiden menunjukkan Abdullah dan Ghani duduk berdampingan untuk upacara penandatanganan, sementara tokoh-tokoh Afghanistan terkemuka, termasuk mantan presiden Hamid Karzai, hadir menyaksikan.

Ghani mengatakan, itu adalah “hari bersejarah” bagi Afghanistan dan kesepakatan dicapai tanpa mediasi internasional.

“Kami akan berbagi beban dan bahu kami, insyaAllah, akan lebih ringan,” kata Ghani kepada Abdullah pada upacara penandatanganan yang disiarkan di saluran televisi yang dikelola pemerintah, demikian Al Jazeera melaporkan.

Abdullah mengatakan, kesepakatan itu berkomitmen untuk membentuk “administrasi yang lebih inklusif, akuntabel, dan kompeten.”

Juru Bicara Abdullah, Fraidoon Khawzoon mengatakan, perjanjian itu memastikan kelompok Abdullah mendapat 50 persen dari kursi kabinet dan jabatan gubernur provinsi lainnya.

Abdullah sebelumnya menjabat sebagai “kepala eksekutif” Afghanistan di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan sebelumnya, tetapi kehilangan jabatan itu setelah ia dikalahkan dalam pemilihan presiden yang dimenangkan Ghani pada September 2019.

Namun Abdullah menolak hasil pemilu, menuduh Ghani curang. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden dan mengadakan upacara pelantikan sendiri pada 9 Maret, di hari Ghani dilantik kembali sebagai presiden. (T/RI-1/R1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)