Gaza City, 4 Ramadhan 1435/2 Juli 2014 (MINA) – Persatuan Guru Gaza menuntut pemerintah untuk segera membayar gaji mereka yang tertunda selama berbulan-bulan dan mengangkat sebagai pegawai negeri yang sah.
Ketua Persatuan Guru, Khaled Al-Muzayen mengatakan, mereka tidak akan menghentikan aksi protes jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka. Media Palestina Alray melaporkan seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
“Tuntutan kami jelas , Otoritas Palestina (PA) harus membayar gaji secara paralel dengan staf lain,” kata Muzayen.
Muzayen mencatat, karyawan Gaza yang optimis dengan terbentuknya pemerintahan hasil rekonsiliasi, kemudian terkejut dengan konsekuensinya.
Baca Juga: Israel Konfirmasi Pembebasan Tiga Sandera di Gaza
“Mata pencaharian rakyat tidak boleh dijadikan permainan,” tambahnya.
Karyawan Gaza masih menunggu harapan untuk masa depan mereka dari Presiden Mahmud Abbas dan pemerintah.
Pemerintah persatuan di Ramallah baru-baru ini membentuk sebuah komite hukum dan administratif untuk dokter hewan Palestina. Namun, Hamas mengecam penundaan penyelesaian urusan Gaza, gaji karyawan dan semua selain pengepungan Israel dan krisis perbatasan Rafah.
Selama pemerintahan tujuh tahun, 40.000 pegawai negeri sipil Palestina dipekerjakan dan 10.000 lainnya dikontrak oleh pemerintah Gaza untuk menjalankan kementerian, 60.000 karyawan tidak lagi bekerja setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada 2007. Pemerintah Qatar telah menawarkan 20 juta dolar per bulan untuk membayar gaji karyawan Gaza. Namun, bank-bank menolak untuk menerima donasi karena takut mendapat sanksi dari Israel. (T/Fauziah/EO2)
Baca Juga: Warga Gaza Bersuka Cita Terima Kabar Gencatan Senjata
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Sepakati Gencatan Senjata, Hamas Bebaskan Tiga Sandera Israel