Seruan Ulama Se-ASEAN Atas Masalah Khasmir

Khasmir, MINA – Ulama se-Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja) menyerukan kepada pemimpin negara-negara ASEAN untuk bertindak mengatasi krisis yang saat ini melanda Kashmir, Pakistan.

“Kami merasa prihatin terhadap situasi yang dihadapi oleh warga Kashmir yang sekarang berada di Jammu dan Kashmir yang dikuasai India,” kata pernyataan Ulama se-Asia Tenggara dalam siaran pers yang diterima MINA, Kamis (7/11).

Ketidakadilan dan tindakan brutal militer oleh pasukan India yang berjumlah sekitar 700 ribu adalah bukti yang jelas bagaimana demokrasi berjalan di wilayah itu. Warga Kashmir tidak memiliki hak asasi dan hak untuk hidup.

Para ulama juga menyesalkan, hampir setiap aspek kehidupan di Kashmir saat ini terganggu, seperti keselamatan anak-anak yang pergi ke sekolah tidak terjamin, keluarga yang tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari, pekerjaan untuk mencari nafkah menjadi sangat sulit, hampir semua operasi toko dihentikan dan bisnis terhenti, fungsi normal rumah sakit terhambat, kelas universitas ditangguhkan, masjid ditutup untuk Shalat Jumat dan jalur komunikasi terputus.

Selain itu, mereka juga menyesalkan diamanya para pemimpin dunia atas masalah ini.

“Kami telah menyimpulkan bahwa masyarakat ASEAN perlu bertindak sepantasnya untuk mengatasi masalah Kashmir dalam kerangka kerja internasional hak asasi manusia dan hukum internasional,” tambah pernyataan itu.

Sebelumnya, perwakilan ulama Indonesia, Yakhsyallah Mansur menjelaskan, para perwakilan ulama se-Asia Tenggara (ASEAN) mengunjungi Khasmir atas undangan dari pemerintah Pakistan dalam rangka diminta saran untuk mengatasi krisis yang saat ini melanda Kashmir.

Yaksyallah mengatakan, rombongan ulama ASEAN berada di Paksitan selama lima hari sejak 4 hingga 8 November. Mereka dijadwalkan akan melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Parlemen Pakistan, Kementerian Luar Negeri-nya, dan perwakilan NGO serta ulama Azad Jammu. Mereka juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Kashmir.

Selain ulama, dalam pertemuan tersebut juga melibatkan anggota Parlemen dan Advokat Publik dari 5 Negara ASEAN dan kesempatan itu merekomendasikan 15 “Rencana Tindak Lanjut Asean untuk Kashmir”, yakni:

1. Membangun Jaringan Advokasi ASEAN untuk Kashmir.

2. Membuat hubungan permanen dengan Komite Majelis Nasional Pakistan di Kashmir.

3. Menyiapkan Laporan dan rekomendasi tentang Kunjungan ASEAN dan menyampaikan kepada PM/Presiden masing-masing negara.

4. Sesi pengarahan untuk anggota parlemen di setiap negara di Kashmir.

5. Kunjungan khusus ke Presiden Indonesia dan memobilisasi NGO di Kashmir.

6. Sesi Briefing Khusus untuk NGO di setiap negara di Kashmir.

7. Rencanakan Seminar Asean tentang Kashmir

8. Siapkan Memorandum ASEAN tentang Kashmir untuk disahkan oleh sebanyak mungkin anggota parlemen dan NGO.

9. Bagikan ringkasan laporan UNHR ke semua anggota parlemen di ASEAN.

10. Membentuk “Asosiasi Wanita ASEAN untuk Keadilan di Kashmir” (AAWJK) untuk mengadvokasi perlindungan perempuan dan anak-anak.

11. Mengamati Hari Hitam Kashmir di semua Parlemen Asean.

12. Memobilisasi hampir 700.000 masjid di 10 negara Asean.