Sesditjen Pendis: Anggaran Harus Berdasarkan Data dan Berorientasi Program

Jakarta, 5 Sya’ban 1437/12 Mei 2016 (MINA) – Pada era pemerintahan sekarang, proses penganggaran di kementerian atau lembaga mengalami perubahan paradigma kebijakan perencanaan.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bappenas, kebijakan perencanaan direvisi dari money follow function menjadi money follow program. Dahulu, mengikuti pada tugas dan fungsi (tusi) yang melekat pada struktur organisasi: eselon II, III dan IV. Kalau sekarang, anggaran harus mengikuti pada program prioritas. Bisa saja eselon tidak ada anggarannya dikarenakan tidak punya program,” kata Sekretaris Ditjen Pendis, Isom Yusqi, pada kegiatan Penyusunan Program Kerja Anggaran dan Kegiatan Bagian Umum di Bekasi, Rabu (11/5), demikian keterangan pers yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Program prioritas yang diutamakan, lanjut Guru Besar IAIN Ternate ini, adalah prioritas yang benar-benar jelas, terukur, bisa dirasakan, dan punya impact yang signifikan.

“Oleh karena itu, kalau membuat anggaran harus mengacu pada program yang jelas. Kalo programnya jelas pun harus ditelusuri lagi runutannya,” terangnya.

Penelusuran tersebut, tambah alumnus UIN Maliki ini, yang paling pertama adalah melihat rencana strategis (Renstra) Pendis tentang visi dan misi.

“Renstra harus mengarah pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJMN harus mengarah pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang),” tuturnya.

Mengenai implementasi dari Renstra Pendis, Isom kemudian menerangkan bahwa di dalam eselon I dinamakan program. Dari program itu ada IKP (Indikator Kinerja Program) yang berupa outcome.

Kemudian pada eselon II, ada yang namanya kegiatan, dan disitu ada yang namanya IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang berupa output.

“Dan output inilah yang menjadi sasaran yang diwujudkan dengan RKA-KL yang harus dilaksanakan yang akan dibahas pada kegiatan di Bekasi ini,” tutupnya. (T/ima/R05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)