Seskab: Presiden Beri Waktu Akhir November Harga Gas Harus di bawah 6 Dolar

Jakarta, 4 Muharram 1438/5 Oktober 2016 (MINA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perindutrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghitung ulang harga gas, baik untuk industri maupun untuk keperluan lainnya.

“Presiden menugaskan agar finalisasi harga gas ini bisa diselesaikan selambat lambatnya pada akhir November tahun ini dan harganya dari 9,5 dolar AS/mmbtu ditekan harus di bawah 6 dolar AS/mmbtu, harus di bawah 6 dolar AS/mmbtu,” tegas Pramono kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang harga gas untuk industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10) sore. Sebagaimana dilaporkan laman resmi Sekretaris Kabinet yang dikutipMi’raj Islamic News Agency (MINA).

Promo menyebutkan, nantinya harga gas untuk kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan untuk ekspor harus dibuat sama, sehingga dengan demikian pengaturannya akan lebih mudah.

“Presiden juga menugaskan Menteri Perindutrian Airlangga Hartaro agar ke depan tidak lagi bergantung pada luar, maka Menteri Perindustrian ditugaskan untuk pengembangan industri turunan dari petrochemichal maupun dari industri gas yang ada,” kata Pramono.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi, sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain, terutama di ASEAN. Harga gas di Indonesia tertinggi mencapai 9,5 dolar AS/mmbtu. Itu pun masih ada juga yang harganya 11 dan 12 dolar AS/mmbtu. Sementara harga di Vietnam hanya 7 dolar AS, Malaysia 4 dolar AS, dan Singapura 4 dolar AS.

“Padahal, menurut Presiden, negara kita mempunyai potensi cadangan migas, cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya negara-negara tersebut baik Vietnam, Malaysia, Singapura ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi,” ujarnya. (T/P010/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)