Setelah Sebulan Mogok Makan Massal Tahanan Palestina

Gambar grafiti yang menuntut pembebasan Marwan Barghouti, tokoh yang memimpin 1.300 tahanan Palestina mogok makan massal di penjara-penjara Israel. (Foto: dok. Desert Peace)

Pada hari Selasa, 16 Mei 2017, aksi mogok makan massal lebih seribu tahanan Palestina di penjara-penjara Israel telah memasuki hari ke-30, tapi tidak kunjung ada tanggapan dari pemerintah Israel atas aksi itu.

Aksi ini dipimpin oleh Marwan Barghouti, tahanan paling terkenal yang diangggap kemungkinan jadi pemimpin Palestina di masa depan.

Komite Tahanan Rakyat Palestina mengumumkan, setelah sebulan, Barghouthi memutuskan menghentikan minum air sebagai tanggapan atas penolakan Israel untuk menanggapi mogok makan itu.

Para peserta dalam pemogokan tersebut, yang saat ini melibatkan sekitar 1.300 tahanan Palestina, telah menolak makanan dan vitamin sejak aksi dimulai, mereka hanya minum air campuran garam.

Aksi mogok makan yang dimulai pada 17 April 2017 itu hanya menyerukan diakhirinya penolakan kunjungan keluarga terhadap mereka, diizinkan menempuh pendidikan tinggi, mendapat perawatan medis, perawatan yang tepat diberikan kepada tahanan, dan penghentian kurungan isolasi serta penahanan administratif yang memenjarakan tanpa tuduhan atau pengadilan.

Pernyataan Komite Tahanan Rakyat Palestina tersebut mengutip pengacara Khader Shqeirat yang mengatakan bahwa keputusan Barghouthi untuk meningkatkan tindakannya dengan menolak air, akan menjadi “titik balik” baru dalam aksi mogok makan terbuka yang terus berlanjut.

Pernyataan Komite mengatakan, Pemerintah Israel bertanggung jawab kepada para tahanan yang memilih cara tragis dan menempatkan aksi mogok makan itu dalam tahapan bahaya karena menyikapi aksi seperti tindakan kriminal, padahal narapidana menuntut perlakuan yang adil seperti kepada para tahanan di negara-negara lain.

Menurut Komite, Barghouthi berkeras untuk secara transparan memenuhi semua tuntutan yang dibuat oleh narapidana yang mogok makan di bawah kepemimpinannya, tanpa tawar-menawar atau berkompromi.

Komite juga meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan darurat mengenai pemogokan para tahanan tersebut, agar mewajibkan pemerintah Israel untuk menghormati hak-hak narapidana yang tercantum di bawah hukum internasional. PBB juga didesak untuk meminta Israel mengakhiri kebijakannya yang menimbulkan “kematian perlahan” pada tahanan Palestina.

Aksi aktivis Muslimah Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di depan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017, menuntut pembebasan tahanan Palestina. (Foto: Rudi Hendrik/MINA)

Pada hari Senin, 15 Mei 2017, muncul laporan di media Israel bahwa pejabat keamanan Palestina dan pejabat badan keamanan internal Israel, Shin Bet, berusaha mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri aksi mogok makan.

Sementara itu, Menteri Keamanan Umum Israel Gilad Erdan sebelumnya mengatakan bahwa tuntutan tersebut hanya akan ditangani setelah pemogokan tersebut berhenti. Pejabat Palestina memperingatkan pemerintah Israel bahwa pendekatan semacam itu akan memicu eskalasi demonstrasi rakyat, banyak yang telah meletus menjadi bentrokan kekerasan.

Sementara itu, peserta mogok makan Karim Yunis, tahanan Palestina terlama, menegaskan bahwa perundingan yang sah harus melibatkan para pemimpin pemogokan seperti Barghouthi.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Selasa (16/5) oleh komite media yang dibentuk untuk mendukung aksi mogok makan tersebut memperingatkan, mogok makan para tahanan telah memasuki kondisi kesehatan yang kritis, ditandai dengan muntah kronis, gangguan penglihatan, pingsan, dan penurunan berat badan rata-rata 20 kilogram.

“Meskipun demikian, (pemogok makan) mengirim banyak pesan yang mengkonfirmasikan bahwa mereka akan melanjutkan pemogokan tersebut sampai tuntutan mereka tercapai,” kata pernyataan tersebut.

Komite media mengatakan bahwa Dinas Penjara Israel (IPS) terus mengisolasi para peserta mogok makan dari dunia luar dan membatasi kunjungan pengacara bagi mayoritas tahanan, padahal ada keputusan Mahkamah Agung Israel yang mendesak IPS untuk mencabut larangan kunjungan pengacara yang diberlakukan sejak hari pertama pemogokan.

Rakyat Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel berdemo dukung tahanan Palestina. (Foto: Abbas Monani/AFP)

Narapidana yang melakukan mogok makan telah dilarang menerima kunjungan keluarga secara langsung dan mereka dipindahkan ke penjara lain secara sewenang-wenang dalam usaha IPS untuk memecah pemogokan tersebut.

Pada hari Senin, 15 Mei, IPS memindahkan 36 narapidana yang mogok makan dari penjara Ofer ke sebuah rumah sakit lapangan di penjara Hadarim.

Rumah sakit lapangan disiapkan oleh Israel untuk mengantisipasi aksi mogok makan massal untuk menghindari pengiriman tahanan ke rumah sakit sipil.

“Di klinik ini, peran dokter menyerupai peran sipir penjara yang menawarkan semua jenis makanan kepada tahanan yang sakit dan menawarkan mereka perawatan medis sebagai imbalan atas pemogokan tersebut,” kata Komite Tahanan Rakyat Palestina.

Komite mencela rumah sakit lapangan karena tidak layak, tidak lengkap memberikan perawatan medis, dan hanya menahan dan menekan tahanan untuk menghentikan aksi mogok makan mereka.

Dalam pertemuan di Jeddah, Arab Saudi, Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen OKI telah menyeru kelompok yang bekerja untuk rakyat Palestina agar meluncurkan kampanye mendukung tahanan Palestina yang mogok makan dan menekan Israel untuk menanggapi tuntutan mereka.
Sementara itu, jaringan solidaritas tahanan Palestina, Samiduon, menyoroti bahwa pemain sirkus Palestina Muhammad Abu Sakha, turut berpartisipasi dalam pemogokan tersebut sejak hari pertama.

Abu Sakha ditahan oleh Israel tanpa pengadilan atau tuduhan sejak Desember 2015 yang telah mengilhami sebuah kampanye internasional menuntut pembebasannya segera.

Kelompok hak asasi manusia Palestina, Addameer, melaporkan pada hari Kamis (18/5) bahwa setelah berakhirnya penahanan Abu Sakha pada tanggal 11 Juni nanti, Mahkamah Agung Israel memutuskan untuk membatasi perpanjangan penahanannya sampai tiga bulan. Keputusan itu diambil setelah sebuah petisi berhasil diajukan oleh pengacaranya.

Menurut Addameer, Abu Sakha termasuk di antara 500 dari 6.300 tahanan Palestina yang ditahan di bawah penahanan administratif. (RI-1/B5)

Sumber: tulisan di blog Deserte Peace

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)