Shutdown Pemerintahan AS Masuki Pekan Kedua, Krisis Politik Belum Terpecahkan

Washington, MINA – Penutupan (shutdown) sebagian pemerintahan Amerika Serikat memasuki pekan kedua pada Senin (6/10), tanpa tanda-tanda kesepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat untuk mengakhiri kebuntuan anggaran yang melumpuhkan sejumlah aktivitas federal.

Sejak pemerintah kehabisan dana pada Rabu (1/10), ratusan ribu pegawai negeri terpaksa dirumahkan tanpa kepastian gaji. Layanan publik non-esensial di berbagai instansi federal pun terhenti, sementara lembaga-lembaga vital seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), NASA, dan Departemen Pendidikan menjadi yang paling terdampak.

Menurut laporan CNA, Senat Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan sementara untuk kelima kalinya. Penolakan ini menjadi salah satu momentum langka di mana oposisi memperoleh kekuatan politik signifikan di tengah dominasi Partai Republik.

Sementara itu, Gedung Putih memperingatkan bahwa penundaan pembahasan anggaran berpotensi memperluas dampak ekonomi dan sosial. Jika kebuntuan terus berlanjut, pembayaran gaji anggota militer yang dijadwalkan pada 15 Oktober juga terancam tertunda.

Baca Juga: Spanyol Akan Seret Israel ke ICC atas Kasus Pembajakan Armada Global Sumud

Presiden Donald Trump sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan kemungkinan pemecatan pegawai pemerintah alih-alih pemberhentian sementara sebagaimana kebijakan biasanya.

Namun, Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanya merujuk pada pegawai yang telah dirumahkan akibat krisis anggaran.

Departemen Kehakiman serta Departemen Keamanan Dalam Negeri hingga kini masih beroperasi sebagian, sementara negosiasi lintas partai belum menunjukkan hasil berarti.

Gedung Putih menegaskan, apabila perundingan terus menemui jalan buntu, langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akan menjadi opsi terakhir untuk menekan beban keuangan negara.

Baca Juga: Setelah Dibebaskan, Greta Thunberg Desak Dunia Tak Alihkan Perhatian dari Gaza

Penutupan pemerintahan ini menjadi yang pertama sejak 2023, sekaligus mencerminkan semakin dalamnya polarisasi politik di antara dua partai besar Amerika Serikat. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: UNRWA: Pasukan Israel Bunuh Anak-Anak Gaza Saat Mereka Tidur