Siap Jaga Gencatan Senjata Gaza, Australia Buka Peluang Kirim Pasukan

Canberra, MINA – Pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Albanese mengindikasikan kesiapan untuk mempertimbangkan permintaan pengerahan pasukan Australia ke Timur Tengah, yang secara khusus ditujukan untuk menjaga dan mengawasi perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Sikap itu mengukuhkan Australia sebagai mitra potensial dalam operasi multinasional pasca-konflik, menyusul langkah serupa dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengklarifikasi bahwa meskipun saat ini “tidak ada permintaan” resmi yang diajukan, Canberra akan terbuka untuk mempertimbangkan jika ada permintaan yang muncul.

“Dengar, saya pikir kita belum berada di dunia itu. Tidak ada permintaan.3 Saya tidak akan berada di dunia berspekulasi tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan,” kata Marles kepada Sky News pada Selasa (14/10).

Marles menambahkan bahwa Australia berupaya untuk menjadi mitra “konstruktif” dalam solusi regional.

“Kami ingin menjadi konstruktif seperti yang kami bisa, dan itulah yang telah kami cari selama dua tahun terakhir. Jelas, kami mempertimbangkan setiap permintaan yang datang kepada kami. Tapi saya tidak benar-benar ingin berspekulasi tentang ini di luar itu. Kami berusaha untuk menjadi konstruktif seperti yang kita bisa,” tegasnya.

Pernyataan Marles ini muncul tak lama setelah para pejabat AS mengumumkan pada Kamis (16/10) bahwa Washington akan mengerahkan hingga 200 tentara ke wilayah yang diduduki Zionis Israel. Pengerahan ini bertujuan membentuk satuan tugas khusus yang mendukung “upaya stabilisasi” di Jalur Gaza serta memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan. AS menekankan tidak ada tentara Amerika yang akan ditempatkan di dalam Gaza itu sendiri.

Menurut pejabat senior AS, misi ini akan beroperasi di bawah Komando Pusat AS (CENTCOM) dan bertindak sebagai Pusat Koordinasi Militer Sipil. Pengerahan ini menandai peran militer AS langsung pertama yang terkait dengan perjanjian gencatan senjata Gaza. Selama ini, AS telah memberikan dukungan militer, finansial, dan diplomatik yang tak berujung kepada Pemerintah Zionis Netanyahu.

Tidak hanya AS, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, juga telah mengumumkan kesiapan Inggris untuk berpartisipasi dalam proses pelucutan senjata kelompok Perlawanan Palestina Hamas. Inggris juga menyatakan kesediaan untuk mengerahkan pengamat gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut pernyataan dari kantornya.

Meskipun Australia belum menerima undangan resmi, komentar Marles menyiratkan kesediaan untuk ambil bagian jika permintaan tersebut diajukan, menggarisbawahi upaya bersama untuk memastikan perdamaian pasca-konflik.

Gagasan keterlibatan Australia dalam operasi penjaga perdamaian regional ini mendapat dukungan dari pihak oposisi. Menteri Dalam Negeri Bayangan yang baru diangkat, Jonathan Duniam, mengatakan Australia harus tetap terbuka untuk bergabung dengan upaya multinasional.

“Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kita terbuka untuk penggelaran,” kata Duniam kepada Sky News. “Ini adalah garis penting dalam momen pasir untuk dunia kita. Kita harus terbuka untuk itu. Dan tentu saja, saya pikir kita harus mengangkat tangan untuk menyarankan bahwa kita ingin menjadi bagian dari hasil yang baik ini dan melestarikannya ke masa depan,” tegasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)