Sidang Tahunan MPR Dimajukan ke 15 Agustus, Presiden Nyatakan Siap Hadir

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 22 detik yang lalu

22 detik yang lalu

0 Views

Jakarta, MINA – Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang semula dijadwalkan pada 16 Agustus resmi dimajukan menjadi Jumat, 15 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam sidang kenegaraan tersebut, usai menerima undangan resmi dari pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).

Sidang tahunan MPR sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tahun ini dimajukan sehari karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari Sabtu.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan perubahan jadwal tersebut sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR. “Sesuai tata tertib MPR, jika tanggal 16 Agustus jatuh pada akhir pekan, sidang tahunan dimajukan ke hari kerja sebelumnya. Presiden telah menyatakan kesediaannya hadir pada 15 Agustus,” ujar Muzani usai pertemuan dengan Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, MPR juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Peringatan Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus.

“Ini bagian dari rangkaian kenegaraan yang penting dalam memperkuat komitmen konstitusional bangsa. Kami mengundang kesediaan Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025,” kata Muzani, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sidang ini, Presiden menyampaikan laporan kinerja pemerintah serta pidato kenegaraan menjelang HUT RI ke-80 yang tahun ini mengusung tema “Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Kedaulatan dan Kesejahteraan”.

Sebagai informasi, Sidang Tahunan MPR RI biasanya diikuti oleh jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, serta duta besar negara sahabat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu momen politik penting yang ditunggu publik untuk mendengar langsung arah kebijakan nasional dari Presiden. []

Mi’raj News Agency (MINA)