Sistem Israel Bertujuan Penduduk Asli Yerusalem Tidak Lebih dari 16 Persen

Yerusalem, MINA – Kepala Komite Penentang Yahudisasi “Himma” di Yerusalem, Nasser Al-Hidmi, memperingatkan tentang bahaya eskalasi penghancuran di kota Yerusalem yang diduduki.

Dia mengaskan, pendudukan Israel berupaya menjadikan penduduk Palestina asli Yerusalem sebagai minoritas di kota tersebut, yang persentasenya tidak melebihi 13-16%.

Al-Hidmi mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Safa yang dikutip MINA pada hamis (13/8), pendudukan sedang bekerja keras untuk mengosongkan Yerusalem, menggusur penduduknya, mencegah perluasan demografis mereka di dalam kota, membangun di atas tanah mereka, merampas untuk kepentingan perkumpulan ekstremis dan membangun pos-pos terdepan yang mengelilingi kawasan Yerusalem.

Dia menambahkan, eskalasi pembongkaran mencerminkan realitas baru yang diciptakan oleh pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang mendorong pendudukan untuk memaksakan realitas hukum baru dalam menangani orang-orang Yerusalem dan mencabut hak-hak mereka yang dijamin sesuai dengan hukum internasional.

Al-Hidmi mengungkapkan, orang-orang Al-Quds telah menggunakan bangunan tidak sah di kota karena dicegah untuk mendapatkan izin yang diperlukan sesuai dengan kebijakan sistematis yang diikuti oleh kota pendudukan sejak pendudukan Yerusalem pada tahun 1967. Sistem itu bertujuan menjadikan orang Palestina sebagai minoritas marjinal yang tidak berpartisipasi dalam menentukan citra beradab kota suci itu.

Al-Hidmi menunjukkan, persentase orang Palestina di kota itu saat ini sekitar 40% dari total populasi.

Dia menjelaskan, pendudukan berusaha memberlakukan hukum rasial untuk mencegah orang Yerusalem memperoleh izin bangunan atau membuatnya hampir tidak mungkin.

Ditunjukkan, sebagian besar lingkungan dan kota di Yerusalem tidak terorganisir secara struktural, dan oleh karena itu harus menunggu lama untuk merencanakan dan mengatur daerah-daerah ini, dan mendapatkan izin bangunan.

Al-Hidmi menilai bangunan tanpa izin merupakan alat yang penting dan kuat bagi warga Yerusalem untuk tetap berada di tanah mereka dan mempertahankan keberadaan serta identitas mereka untuk menghadapi kebijakan rasis penjajahan, terlepas dari aspek sosial, ekonomi dan negatif lainnya yang dikandungnya.

Dia menekankan bahwa pendudukan terus mempermalukan dan menyiksa penduduk kota, dan memaksa mereka untuk menghancurkan rumah mereka sendiri, untuk merusak moral mereka, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun kembali.

“Tidak diragukan lagi bahwa proses penghancuran diri itu kejam dan mematikan bagi Al-Maqdisi, jadi ketika dia melihat mimpinya hancur, baik oleh tangan atau di depan matanya, ini adalah kenyataan yang sangat sulit, dan dia membutuhkan dukungan material dan moral agar dapat membangun kembali di kota,” katanya.

Ada antara 25-30 ribu unit rumah tanpa izin di Yerusalem, karena tindakan dan pembatasan yang diberlakukan oleh pendudukan di Yerusalem, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah kota untuk menghancurkan tidak melebihi seribu unit setiap tahunnya.

Menurut Pusat Informasi Wadi Hilweh, Juli lalu, pasukan pendudukan menghancurkan 20 fasilitas di Yerusalem, termasuk empat bangunan yang dihancurkan oleh pemiliknya, sementara pada paruh pertama tahun ini mereka menghancurkan 61 fasilitas, 38 di antaranya dibongkar sendiri.

Kotamadya pendudukan memberlakukan kondisi yang melumpuhkan dan jumlah besar dalam mendapatkan prosedur perizinan, yang berlangsung selama bertahun-tahun, dan tahun 2019 menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang Palestina yang dipaksa untuk menghancurkan rumah atau bangunannya sendiri, setelah mereka membangunnya tanpa izin.

Orang-orang Yerusalem menerapkan perintah dan keputusan “pembongkaran sendiri”, setelah mengancam akan mengenakan denda besar pada mereka, selain memaksa mereka untuk membayar biaya pembongkaran kepada staf kotamadya dan pasukan pendudukan yang menyertainya.

Mengenai kebutuhan Palestina dan Arab untuk mendukung Al-Quds, Al-Hidmi menyerukan perlunya membentuk dana yang mendesak untuk mendukung ketabahan rakyat Yerusalem, dan untuk memperkuat ketabahan mereka di kota, sehingga mereka dapat membangun kembali rumah mereka, serta bekerja untuk menyebarkan moral mereka dan menantang penjajahan dan kesombongan yang terus menerus terhadap mereka.

Dia menekankan perlunya membentuk komite kerakyatan untuk mengurus urusan orang Yerusalem dan menyediakan semua sarana dukungan dan perlindungan bagi mereka, selain mengatur pembangunan di tanah mereka untuk mencegah penyitaannya, serta menciptakan situasi strategis untuk bekerja agar tetap tinggal di Yerusalem. (T/B04/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)