Soal Palestina, Dubes Boroujerdi: Melawan Penjajahan Adalah Mandat Konstitusi

Jakarta, MINA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa Iran dan Indonesia memiliki prinsip yang sama dalam menolak segala bentuk penjajahan. Hal itu, menurutnya, bukan hanya sikap politik, tetapi juga amanat konstitusi kedua negara.

“Konstitusi kami dengan jelas mengamanatkan untuk menentang penjajahan di mana pun di dunia. Ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan,” ujar Boroujerdi dalam acara buka puasa di kediamannya di Jakarta pada Senin (24/3).

Dalam kesempatan itu, ia juga membantah tuduhan bahwa Hamas atau kelompok perlawanan Palestina lainnya bertindak atas perintah Iran. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut memiliki tekad dan kekuatan sendiri dalam memperjuangkan hak mereka.

“Mereka tidak menunggu instruksi dari Iran. Mereka cukup kuat dan memiliki semangat luar biasa untuk membela tanah airnya. Iran tidak membutuhkan proksi. Kami sendiri cukup kuat untuk menjalankan misi kami,” tegas Boroujerdi.

Dia kembali menegaskan dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, menekankan bahwa ini bukan sekadar konflik biasa, tetapi perjuangan melawan penjajahan yang harus didukung komunitas internasional.

“Kami akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Mereka berhak atas akses ke pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik. Yang paling penting, mereka harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya.

Selain membahas Palestina, Boroujerdi juga menyoroti perlakuan berbeda terhadap mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Keduanya sama-sama dikenai surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), tetapi hanya Duterte yang saat ini ditahan.

“Ketika berbicara tentang keputusan hukum internasional, kita harus melihat bagaimana pengaruh negara-negara besar memainkan peran dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Menurutnya, Netanyahu masih bebas karena mendapat perlindungan dari negara-negara adidaya. “Palestina tidak mendapat dukungan dari kekuatan besar, dan ini menunjukkan bagaimana hukum internasional sering kali bergantung pada kepentingan politik,” tambahnya.

Boroujerdi menekankan, meskipun ada keterbatasan dalam menegakkan keadilan secara langsung, komunitas global masih memiliki senjata ampuh: opini publik dan tekanan politik serta ekonomi.

“Dunia harus mengarahkan opini publik dan berbicara lantang. Tekanan politik dan ekonomi dapat membuat negara-negara yang mendukung ketidakadilan berpikir ulang, serta mendorong perusahaan-perusahaan global untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan,” pungkasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)