Aviedo, MINA – Pemerintah Spanyol akan mendukung upaya Palestina untuk menjadi negara anggota penuh di PBB, harian Spanyol El Pais melaporkan pada Rabu (3/4).
“Spanyol akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, oleh karena itu negara berdaulat mempunyai tempat di antara semua negara dan negara berdaulat di dunia, dan di PBB,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Jose Manuel Albares saat ditanya harian El Pais jelang pertemuan NATO di Brussels, Belgia.
Mengutip Anadolu Agency, awal pekan ini, Perdana Menteri Pedro Sanchez secara informal mengatakan kepada wartawan bahwa Negara Spanyol bertujuan untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebelum bulan Juni.
Palestina juga secara resmi menghidupkan kembali upayanya untuk menjadi anggota penuh PBB pada Selasa.
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka
“Komunitas internasional-lah yang memutuskan untuk membentuk dua negara di Palestina sejak tahun 1947,” tulis utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Selasa (2/4).
“Merupakan tugas komunitas internasional bersama dengan rakyat Palestina untuk menyelesaikan upaya tersebut dengan mengakui negara Palestina sebagai anggotanya,” ujarnya.
Negara Malta saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan. Duta Besar PBB untuk PBB baru-baru ini mengatakan kepada wartawan bahwa mereka akan membahas upaya menjadikan Palestina sebagai anggotanya.
Pada bulan Maret, Malta adalah salah satu dari empat negara Uni Eropa, bersama Spanyol, Irlandia dan Slovenia, yang mengumumkan akan mengakui negara Palestina yang merdeka.
Baca Juga: Hamas Sambut Baik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant
Sebelumnya pada Senin, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez berbicara kepada wartawan tentang pengakuan Palestina sebelum musim panas.
“Kita harus memperhatikan keputusan mendatang yang dibuat di Brussels dan New York,” katanya.
Namun, AS kemungkinan akan memveto upaya Palestina untuk PBB. Di masa lalu, mereka mengatakan keanggotaan penuh PBB harus mengikuti kesepakatan damai yang dinegosiasikan.
“Posisi kami tidak berubah,” kata wakil duta besar AS untuk PBB Robert Wood kepada wartawan pada hari Selasa, menurut Washington Post.
Baca Juga: Iran: Veto AS di DK PBB “Izin” bagi Israel Lanjutkan Pembantaian
Palestina juga mengajukan tawaran untuk menjadi anggota penuh PBB pada tahun 2011, namun gagal mendapatkan dukungan yang diperlukan dari anggota Dewan Keamanan.
Namun, pertanyaan tersebut kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB, yang didukung oleh lebih dari dua pertiga anggotanya, yang memungkinkannya memperoleh status negara pengamat. (T/R5/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: IDF Akui Kekurangan Pasukan untuk Kendalikan Gaza