Standar Ganda Larangan Ekspor Senjata Negara-Negara Eropa

Kekuatan-kekuatan Eropa bergerak cepat mengecam Turki atas serangan militernya yang telah lama mengancam di Suriah utara.

Segera setelah pasukan Turki melancarkan operasi lintas perbatasan pada 9 Oktober – bertujuan untuk “melenyapkan” pejuang Kurdi yang dianggapnya “teroris” dari wilayah tersebut – anggota Eropa di Dewan Keamanan PBB menyerukan penghentian permusuhan segera. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka mengatakan, tindakan Ankara dapat merusak Timur Tengah dan menggusur lebih banyak orang.

Kecaman itu diikuti dengan cepat oleh larangan penjualan senjata ke Turki.

Eksportir senjata utama Eropa – Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, dan Italia – semuanya mengatakan bahwa mereka akan menghentikan ekspor senjata yang dapat digunakan Turki dalam operasi militernya di Suriah.

Respon cepat terhadap Turki sangat kontras dengan perlawanan yang sebagian besar dari mereka tunjukkan kali ini pada tahun lalu, ketika kelompok-kelompok hak asasi manusia menyerukan hukuman serupa terhadap Arab Saudi atas pembunuhan Jamal Khashoggi.

Pembunuhan jurnalis pada 2 Oktober 2018 – yang dilakukan oleh agen Saudi di dalam konsulat Kerajaan di Istanbul – mengejutkan dunia dan mendorong pengawasan ketat atas tindakan Riyadh di Yaman. Saudi memimpin koalisi melakukan operasi militer selama bertahun-tahun melawan pemberontak Houthi .

Konflik itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan menjerumuskan negara paling miskin di dunia Arab itu ke ambang kelaparan.

Ketika kemarahan atas Khashoggi semakin meningkat, Jerman merespon dengan larangan senjata enam bulan terhadap Arab Saudi, tetapi empat negara lainnya terus mengabaikan permintaan untuk bertindak.

Perancis dan Inggris, pada kenyataannya, mengkritik Pemerintah Berlin setelah memperpanjang larangan senjata awal tahun ini. Pemerintah London menyatakan “keprihatinan serius” tentang efek pembekuan terhadap rantai pasokan industri pertahanan Eropa.

Antara Larangan kepada Saudi dan Turki

Inggris pada akhirnya dipaksa untuk menangguhkan penjualan senjatanya ke Riyadh pada Juni, ketika pengadilan banding mengatakan bahwa pemerintah telah melanggar hukum dengan mengizinkan ekspor senjata yang mungkin digunakan dalam perang Yaman. Namun pemerintah Inggris berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

Perancis, Spanyol, dan Italia menolak untuk mengikutinya. Meskipun laporan PBB baru-baru ini mengatakan, negara-negara yang menjual senjata ke Riyadh mungkin terlibat dalam kejahatan perang di Yaman.

“Ketika Anda membandingkan Turki dengan Arab Saudi, kami melihat unsur kemunafikan dalam posisi Eropa dan negara-negara Barat lainnya,” kata Marwan Kabalan, Direktur Analisis Kebijakan di Arab Center untuk Penelitian dan Studi Kebijakan di Doha, Qatar.

“Ini karena negara-negara kurang memperhatikan prinsip-prinsip atau konsistensi dalam hal kebijakan luar negeri. Mereka terutama mencari kepentingan mereka sendiri,” katanya.

“Standar ganda” dalam kebijakan terhadap Ankara dan Riyadh, menurut Kabalan, terutama berkaitan dengan volume senjata yang diimpor masing-masing negara.

Arab Saudi adalah importir senjata top dunia dan menghabiskan 16,9 miliar dolar AS untuk membeli senjata pada periode antara 2014 hingga 2018, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), sebuah think-tank pertahanan. Setidaknya 4,9 miliar dolar dari jumlah itu dihabiskan untuk senjata Eropa.

Sebaliknya, Turki menghabiskan 3,4 miliar dolar AS untuk impor senjata pada periode yang sama, kata SIPRI, setengahnya ke negara-negara Eropa.

Sinan Ulgen, Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri di Istanbul, mengatakan, eksportir senjata utama Eropa akan “melepaskan kue yang jauh lebih besar jika mereka menghentikan mempersenjatai Arab Saudi daripada jika mereka menghentikan ekspor militer ke Turki.”

“Jadi lebih sulit bagi mereka secara ekonomi untuk mengambil langkah itu,” katanya. Ia mencatat bahwa langkah Eropa melawan Turki “bukan larangan total terhadap semua bahan militer”, karena itu hanya diterapkan pada barang-barang yang dapat digunakan dalam operasi lintas perbatasan Ankara yang sedang berlangsung.

Juru bicara Kampanye Menentang Perdagangan Senjata yang berbasis di Inggris, Andrew Smith, mengatakan, langkah ini semakin melemah karena tidak berlaku untuk kontrak pertahanan Eropa yang ada dengan Turki.

“Ini sebagian besar simbolis dan tidak mungkin membuat perbedaan militer,” katanya.

Industri pertahanan dalam negeri Turki

Baca Juga: Bantuan Pangan untuk Palestina

Memang, langkah negara Eropa itu tampaknya tidak banyak membantu menghalangi Ankara.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berjanji untuk melanjutkan serangan di Suriah sampai para pejuang Kurdi meletakkan senjata mereka.

“Mereka yang berpikir dapat membuat Turki kembali dengan ancaman ini sangat keliru,” katanya pada Senin (14/10/2019), merujuk pada larangan senjata.

Dalam tajuk rencana pada hari yang sama, surat kabar Daily Sabah yang pro pemerintah mengatakan, langkah-langkah Eropa “tidak berdampak atau sangat terbatas pada kemampuan pertahanan dan inventaris militer Turki”.

Turki memproduksi 70 persen dari persenjataan yang dibutuhkannya, kata surat kabar itu, dan pengembangan “landasan udara, darat dan laut buatan sendiri telah mengamankan keberhasilan Turki dalam operasi antiteror baik di dalam maupun luar negeri … tanpa bergantung pada produk-produk pertahanan impor”.

Keinginan untuk swasembada dalam pertahanan, menurut Daily Sabah, didorong oleh embargo senjata AS terhadap Ankara pada 1974, ketika pasukan Turki merebut sepertiga bagian utara Siprus sebagai tanggapan atas kudeta Siprus Yunani yang diilhami Athena bersatu dengan Yunani.

Di bawah Erdogan, ekspor pertahanan Turki telah meningkat pesat, menurut angka yang diterbitkan oleh SIPRI.

Penjualan senjata Ankara telah meningkat sebesar 170 persen dalam empat tahun terakhir, dengan pembeli utamanya adalah Uni Emirat Arab, Turkmenistan, dan Arab Saudi.

Terlepas dari dugaan standar ganda dalam kebijakan Eropa tentang ekspor senjata, Sinan Ulgen mengatakan bahwa ada perbedaan penting dalam pertimbangan Eropa ketika menyangkut Suriah dan Yaman.

Kekhawatiran utama Eropa atas Suriah, katanya, adalah pertempuran terbaru dapat menghidupkan kembali kelompok ISIS dan mengakibatkan anggotanya yang terlantar berusaha mencari perlindungan di Eropa, seperti yang mereka lakukan pada 2015.

“Yaman terlalu jauh untuk Eropa dan AS, dalam hal lanskap keamanan mereka. Suriah jauh lebih dekat,” katanya. (AT/RI-1/P2)

Sumber: Al Jazeera

Mi’raj News Agency (MINA)