Khartoum, MINA – Para pejabat di Sudan membahas rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menjelang batas waktu yang diberikan Amerika Serikat terhadap Khartoum, dengan imbalan bantuan ekonomi dan sanksi yang lebih ringan.
Mengutip dari Al Arabiya, Sabtu (17/10) dua pejabat senior Sudan, melaporkan, pertemuan berlangsung di Sudan setelah AS mengeluarkan tenggat waktu 24 jam untuk menyetujui perdamaian dengan Israel.
Menurut laporan tersebut, dengan normalisasi itu hutang internasional Sudan akan diringankan, bersama dengan dihapusnya dari daftar negara sponsor terorisme Washington.
Bulan lalu, Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan, negaranya tidak ingin menghubungkan pencabutan dari daftar terorisme AS dengan kesepakatan dengan Israel.
Baca Juga: [POPULER MINA] Runtuhnya Bashar Assad dan Perebutan Wilayah Suriah oleh Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ia bertemu dengan Jenderal Sudan Abdel-Fattah Burhan pada Februari untuk memulai proses normalisasi.
Dilaporkan bahwa Sudan, Oman dan Maroko mendekati pada normalisasi hubungan.
Pada 23 September, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, negara Arab lain akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel dalam satu atau dua hari berikutnya.
Komentar itu muncul hampir sebulan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo terbang ke Khartoum dan membahas perdamaian dengan Israel.
Baca Juga: Drone Israel Serang Mobil di Lebanon Selatan, Langgar Gencatan Senjata
Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan, Kerajaan selalu membayangkan bahwa normalisasi dengan Israel akan terjadi.
“Kami selalu membayangkan bahwa normalisasi dengan Israel akan terjadi, tetapi juga perlu untuk pembentukan negara Palestina dan rencana perdamaian Palestina-Israel,” kata Pangeran Faisal.
Pemerintahan Trump telah meningkatkan upayanya dalam beberapa bulan terakhir untuk menghangatkan hubungan antara Tel Aviv dan dunia Arab, yang telah lama mengkritik Israel atas perjuangan Palestina. (T/Hju/P1
Mi’raj News Agency (MINA)