Sudan Bayar Kompensasi Pada Keluarga Angkatan Laut AS Korban Penyerangan Kapal USS Cole

Washington. MINA – Kementerian Keuangan Sudan, Ahad (5/4) mengkonfirmasi, negara ini sudah membayar kompensasi sebanyak AS$ 70 juta untuk korban-korban penyerangan kapal perang AS USS Cole di Pelabuhan Aden, Yaman, beberapa tahun yang lalu.

Serangan tersebur menewaskan 17 personil dan melukai 30 personil Angkatan Laut AS yang bertugas di kapal itu.

Langkah pemerintah transisi Sudan ini adalah dalam rangka mengusahakan agar AS menghapus Yaman sebagai negara sponsori teroris sehingga berbagai sanksi termasuk sanksi ekonomi, bisa dicabut.

Sementara itu wartawan MINA Biro Sudan melaporkan, keluarga para korban perusak serangan “Cole” mengajukan permintaan bersama dengan Pemerintah Republik Sudan kepada hakim federal di pengadilan di Virginia, Amerika Serikat, untuk menutup kasus ini setelah penyelesaian keuangan dicapai antara kedua pihak.

Tribune Sudan memberitakan, pihak-pihak tidak mengungkapkan rinciannya, tetapi ia percaya pembayaran AS$ 70 juta sebagai imbalan untuk menutup kasus dengan kemungkinan membukanya lagi di masa depan.

Sebelumnya keluarga para korban telah mengajukan kasus ini pada masa Presiden Omar al-Bashir berkuasa, dengan menuduh Sudan memberikan dukungan kepada al-Qaeda, yang kemudian membantu dalam pemboman kapal USS Cole, yang mengisi bahan bakar di pelabuhan Aden ,Yaman.

Selain kompensasi bagi keluarga para korban “Cole”, Sudan juga harus menyelesaikan kasus ini dengan para korban pemboman kedutaan Amerika Serikat di Nairobi dan Dar es Salaam, sebagai salah satu pintu masuk utama untuk menghapus nama Sudan dari daftar negara sponsor terorisme.

Seorang pejabat Pemerintahan Trump telah menegaskan kembali, Sudan tidak akan dihapus dari daftar sponsor negara terorisme sebelum pembayaran kompensasi bagi para korban teror tersebut.

Kementerian Keuangan Sudan di Khartoum mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (5/4), Sudan sudah membayar kompensasi kepada para korban perusak “Cole” dari dana khusus Kementerian Keuangan.

“Isyu yang mengatakan pembayaran kompensasi diambil dari dana pensiun dan jaminan sosial adalah “tidak benar sama sekali.” Demikian ditegaskan.

Pihak kementerian juga menambahkan, “bahwa kami ingin memastikan dengan sangat jelas bahwa dana itu dibayarkan dari sumber daya negara sendiri dan dari rekening Kementerian Keuangan.”

Kementerian Keuangan menekankan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah transisi ini adalah untuk mengatasi warisan kejahatan dan praktik-praktik negatif yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, yang telah menyebabkan isolasi Sudan dari lingkungan internasional dan regionalnya, yang ini juga masih mempengaruhi ekonomi nasional.

“Karena itu kami akan terus menghapus semua bentuk sanksi yang dijatuhkan pada Sudan,” demikian ditegaskan. (L/B02/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)