Khartoum, MINA – Pemerintah Sudan dan Program Pangan Dunia PBB (WFP) menandatangani nota kesepahaman pada Jumat (29/5) untuk memperkuat program dalam mendukung keluarga miskin dalam mengambil bantuan dengan cara tunai langsung yang memenuhi syarat.
Nota Kesepahaman ditandatangin oleh Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Sudan Dr. Ibrahim Al-Badawi, dan Perwakilan dari Program Pangan Dunia PBB (WFP) untuk Sudan, Hameed Nuru, di hadapan Perdana Menteri Sudan Abdullah Hamdok dan Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) , David Muldrow Beasley.di Kantor Dewan Kementrian, Khartoum.
Menurut program Sudan untuk mendukung keluarga miskin, pemerintah akan menyediakan transfer tunai bulanan langsung untuk mendukung keluarga yang rentan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek dari kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung.
Program multi-menteri yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi diharapkan akan dimulai pada paruh kedua tahun ini, Juni-Juli dengan dana dari pemerintah Sudan dan para mitra.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
“Program dukungan keluarga adalah salah satu proyek terbesar dari pemerintah transisi saat ini, dan itu akan menjadi salah satu buah utama dari hasil revolusi Desember 2019 lalu. Program ini akan menyediakan transfer uang tunai langsung ke sekitar 80 persen keluarga miskin Sudan dalam mendukung mereka selama kondisi ekonomi sulit yang saat ini dihadapi Sudan,” kata Badawi.
Pemerintah memperkirakan bahwa 65 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ketahanan pangan kemungkinan akan menjadi lebih buruk dengan dampak sosial dan ekonomi negatif dari pandemi Corona (COVID-19), dengan penutupan bisnis-bisnis yang tidak secara normal, seiring dengan peningkatan harga pangan yang sangat tinggi.
Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian, Sudan merupakan negara ketiga terluas di Afrika, serta terluas ke-16 di dunia.
Jumlah penduduknya berdasarkan sensus 2017 adalah 40,53 juta jiwa. Seperempat (25 persen) penduduknya berada di zona kemiskinan yang cukup parah sehingga membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan di Sudan,
Baca Juga: Trump Disebut Menentang Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat
UNOCHA mengatakan, jumlah warga Sudan yang membutuhkan bantuan meningkat menjadi 9,3 juta jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada 2015 lalu hanya 5,4 juta jiwa.
Sementara itu pada Maret lalu, UNOCHA menjelaskan secara berkala selama tahun 2019, sebanyak 4,3 juta orang telah mendapat bantuan dalam beberapa jenis bahan kebutuhan sehari-hari. Sementara 4,2 lainnya belum menerima bantuan. (L/B02/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Syamsuri Firdaus Juara 1 MTQ Internasional di Kuwait