Sudan Sambut Pencabutannya dari Daftar Pelanggar Kebebasan Beragama AS

Khortum, MINA – Sudan pada Selasa (8/12) menyambut baik keputusan pemerintah AS untuk menghapus negara itu dari daftar pelanggar kebebasan beragama.

Pada hari Senin (7/12), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa Sudan dan Uzbekistan telah dihapus dari daftar pantauan berdasarkan kemajuan nyata yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing selama setahun terakhir, MEMO melaporkan.

Menteri Urusan Agama dan Wakaf Sudan, Nasreldin Mofreh, mengatakan, “Saya sangat senang bahwa negara saya telah dihapus dari daftar pelanggar kebebasan beragama menyusul kemajuan yang telah kami buat terkait kebebasan.”

“Memiliki nama Sudan di daftar itu adalah aib yang telah ditambahkan ke dalam sejarah kotor rezim sebelumnya [mengacu pada mantan Presiden Omar Al-Bashir],” ujarnya.

“Kebebasan beragama adalah prinsip agama dan etika, dan komitmen pemerintah kami terhadap rakyat telah berkontribusi pada penghapusan negara dari daftar hitam pelanggar kebebasan beragama,” tambah Mofreh.

Pada 1999, Washington memasukkan Khartoum ke dalam daftar negara pelanggar kebebasan beragama, kemudian memindahkannya ke daftar pantauan pada 2019.

Pemerintah transisi Sudan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok, telah bekerja untuk meningkatkan kebebasan beragama di negara itu dengan membuka kembali dan memulihkan gereja-gereja yang disita atau dihancurkan oleh pemerintahan Al-Bashir. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)