Khortum, MINA – Sudan dan AS menyepakati empat poin untuk menyelesaikan krisis politik negara Afrika Utara itu, kata Dewan Berdaulat Sudan, Kamis (20/1).
Perkembangan itu terjadi setelah Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika Molly Phee dan David Satterfield, utusan khusus AS untuk Tanduk Afrika, bertemu dengan kepala Dewan Berdaulat, Abdel Fattah al-Burhan, Anadolu melaporkan.
Empat poin tersebut termasuk dimulainya dialog inklusif antara semua partai politik Sudan untuk mencapai konsensus nasional menyelesaikan krisis, pembentukan pemerintahan yang dipimpin sipil, amandemen konstitusi transisi dan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil oleh akhir masa transisi.
Kedutaan Besar AS di Khartoum mengatakan kedua diplomat itu memperingatkan bahwa Washington akan memberlakukan tindakan hukuman kepada mereka yang menghalangi realisasi poin yang disepakati.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
“Asisten sekretaris dan utusan khusus memperjelas bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan langkah-langkah meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kegagalan untuk bergerak maju dalam tujuan ini,” kata pernyataan kedutaan AS.
Mereka juga menggarisbawahi, AS tidak akan melanjutkan bantuan yang dihentikan sementara kepada pemerintah Sudan, “jika tidak mengakhiri kekerasan dan pemulihan pemerintah yang dipimpin sipil yang mencerminkan kehendak rakyat Sudan.”
Delegasi tingkat tinggi AS telah terlibat dalam konsultasi luas dengan pemangku kepentingan Sudan sejak Rabu (19/1), di tengah ketegangan yang mendalam dan protes lanjutan di ibu kota Khartoum dan negara bagian lainnya.
Kelompok aktivis dokter mengatakan, setidaknya 72 pengunjuk rasa telah tewas di Sudan sejak kudeta militer Oktober lalu. (T/R7/RI-1)
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur