Sudan Tolak Upaya Mediasi Eksternal

Khortum, MINA – Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan, bentrokan bersenjata antara tentara dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) adalah masalah internal yang harus diserahkan kepada rakyat Sudan untuk diselesaikan, jauh dari campur tangan internasional.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin (17/4), Kementerian mengatakan, Panglima Angkatan Darat Abdel Fattah Al-Burhan telah memerintahkan RSF dibubarkan, menyebut mereka sebagai “kelompok pemberontak”. MEMO melaporkan.

Khartoum mengatakan pihaknya menghargai upaya mediasi negara-negara Arab dan Afrika serta komunitas internasional untuk membantu menenangkan situasi di negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Sudan menambahkan “peristiwa tidak menguntungkan” yang dimulai pada hari Sabtu diakibatkan oleh pemberontakan Pasukan RSF melawan Angkatan Bersenjata Sudan di sejumlah lokasi di ibu kota dan beberapa kota lain, setelah serangan terhadap kediaman Kepala Dewan Kedaulatan Transisi di Wisma dekat Komando Umum Angkatan Bersenjata.

Disebutkan serangan itu terjadi pada hari yang sama dengan pertemuan yang dijadwalkan antara Presiden Dewan Kedaulatan dan Panglima Tertinggi, Abdel Fattah Al-Burhan, serta Komandan Pasukan RSF Mohamed Hamdan Dagalo, yang mengindikasikan buruknya niat di pihak RSF.

“Oleh karena itu, angkatan bersenjata menanggapi untuk mengalahkan serangan itu dan mengusir Pasukan RSF dari sekitar Komando Umum, serta markas besar lain yang coba direbut oleh pasukan pemberontak, seperti Istana Republik, Bandara Khartoum, dan markas besar Radio dan Televisi Corporation,” tambahnya.

Pernyataan Kementerian juga menunjukkan bahwa semua mediasi nasional, regional dan internasional yang berusaha membujuk Komando RSF, yang dipimpin oleh Dagalo, untuk berintegrasi ke dalam angkatan bersenjata telah gagal, karena “keteguhan hati” para pemimpin kelompok tersebut.

Sebelumnya pada hari Senin, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD) memutuskan mengirim Presiden Kenya, William Ruto, Sudan Selatan, Salva Kiir dan Ismail Omar Guelleh dari Djibouti ke Sudan untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan timpalannya dari Inggris, James Cleverly, menyerukan “penghentian segera” kekerasan dan kembali ke pembicaraan damai.

Sementara Mesir menyatakan bersedia berperan sebagai mediator. (T/R7/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)