Sudan Tunda Pencabutan Subsidi Bahan Bakar

Khortum, MINA – Menteri Informasi Sudan Faisal Saleh pada Ahad (29/12) mengatakan, Pemerintah transisi Sudan akan menunda pencabutan subsidi bahan bakar, yang awalnya direncanakan sebagai bagian dari anggaran 2020.

Hal itu disampaikan hanya 24 jam setelah Menteri Keuangan Ibrahim Elbadawi mengatakan pada Jumat (27/12) bahwa subsidi bahan bakar akan secara bertahap dihapus, Anadolu Agency melaporkan.

Sebelumnya, Elbadawi mengatakan pemerintah transisi berencana untuk menghapus subsidi bahan bakar secara bertahap pada tahun 2020. Dia juga mengatakan gaji sektor publik akan dinaikkan serta adanya penambahan subsidi untuk layanan kesehatan dan pendidikan, guna mengurangi dampak dari inflasi yang kencang.

Keputusan untuk menunda pencabutan subsidi dilakukan setelah pertemuan antara dewan menteri dan koalisi yang berkuasa dari Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) setuju untuk tidak mengimplementasikan keputusan itu sampai konferensi pada bulan Maret di mana reformasi ekonomi akan dibahas.

Menurut mereka, penghapusan subsidi bahan bakar sangat sensitif karena akan menghantam populasi yang menderita selama bertahun-tahun akibat krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi.

“Mengingat keputusan konferensi ini akan ditentukan kebijakan ekonomi negara, termasuk kebijakan mengenai subsidi komoditas,” ujar Saleh.

“Kami sangat tertarik untuk mempertimbangkan pendapat rakyat kami dan inilah sebabnya kami menunda penghapusan subsidi untuk memungkinkan lebih banyak diskusi dengan rakyat kami mengenai anggaran,” katanya.

Keputusan untuk mencabut subsidi sendiri telah ditunda dua kali dalam beberapa hari terakhir.

Otoritas transisi Sudan menghadapi tugas berat untuk membalikkan ekonomi yang hancur selama tiga dekade di bawah pemerintahan Bashir, yang digulingkan militer pada April setelah berbulan-bulan terjadi protes.

Rumitnya pemulihan Sudan adalah akibat masuknya negara itu dalam daftar sponsor negara terorisme oleh Amerika Serikat. Penunjukan itu sejauh ini menghalangi Sudan untuk memanfaatkan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk mendapatkan dukungan. (T/Ast/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)