Sukamta: Kesepakatan Abad Ini Bentuk Arogansi AS

Jakarta, MINA – Kesepakatan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 28 Januari 2020 di Gedung Putih, yang disebut oleh Trump sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’ telah menarik kecaman dari berbagai kalangan dunia.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk arogansi sikap Amerika Serikat yang mesti ditolak masyarakat dunia. Kesepakatan Abad Ini sudah muncul pada 2017 dengan deklarasi Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Saat itu dalam Sidang Umum PBB secara mayoritas 128 negara menolak deklarasi Trump tersebut, hanya Amerika Serikat dan delapan negara yang mendukung sementara sisanya 35 negara menyatakan abstain,” kata Sukamta kepada MINA, Kamis (6/2).

“Kesepakatan Abad Ini yang didalamnya masih mencantumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel menujukkan Trump mengabaikan pendapat mayoritas negara di dunia, ini jelas sikap arogan yang bisa membahayakan proses perdamaian dan juga konsep solusi dua negara,” imbuhnya.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini, kesepakatan AS-Israel yang tidak dihadiri pihak Palestina menunjukkan sejak awal ada itikad yang tidak baik, dan ini terbukti dengan wilayah Palestina yang tergambar dalam kesepakatan tersebut semakin mengecil.

Dalam hal ini AS dan Israel mengesampingkan resolusi DK PBB Nomor 242 yang menuntut Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari tahun 1967 serta 9 resolusi terkait Yerusalem.

“Ada banyak resolusi yang dilanggar dan ini sudah berulang kali dilakukan, menunjukkan PBB tidak berdaya hadapi arogansi AS, ini tentu sangat kita sesalkan,” jelas Sukamta kemudian.

Sukamta berharap dunia internasional perlu memberikan tekanan lebih kuat kepada AS-Israel untuk menghentikan kesepakatan ini.

“Pemerintah RI perlu membawa isu ini dalam rapat DK PBB dan secara proaktif mendorong OKI untuk menyelenggarakan sidang istimewa untuk menyatukan sikap menolak Kesepakatan Abad Ini,” katanya.

Menurutnya, banyak negara kesal dengan sikap AS-Israel dalam soal Palestina. Ini jadi momentum untuk mendorong dunia internasional melalui Sidang Umum PBB menaikkan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, agar posisi Palestina semakin kuat dalam diplomasi internasional.

“Saya juga berharap Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Menteri Luar Negeri terkait hal ini membahas bombardir Israel terhadap Palestina beberapa hari ini,” katanya.

Ia berharap Indonesia sebagai negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar tetap konsisten peduli dan mendukung perjuangan penegakan hak asasi manusia khususnya di negeri-negeri, khususnya negeri-negeri yang di dalamnya umat Islam tertindas. (L/R2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)