Sukamta: Pemerintah Harus Pimpin Rakyat Hadapi Virus Corona

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI mengatakan, pemerintah harus membuat persiapan dan memimpin rakyat menghadapi masa puncak penyebaran wabah virus .

Pernyataan ini menanggapi perkembangan penanganan virus corona di Indonesia.

Hingga Jumat (13/3) sore, sebanyak 69 orang dinyatakan positif terjangkit virus corona, 4 orang meninggal dunia, dengan 5 di antaranya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah.

“Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi buktinya,” kata Sukamta, Jumat (13/3).

Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia terus bertambah jumlah kasusnya setiap hari. Jika di Cina telah berlangsung beberapa bulan, di Indonesia saat ini merupakan fase awal penyebaran, terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncak pada rentang 60-80 hari kedepan sesuai dengan permodelan penyebaran virus corona yang dibuat.

Terkait dengan kondisi ini, Sukamta menekankan beberapa kebijakan yang tepat harus diambil oleh pemerintah. Pertama, Presiden harus menyampaikan secara terbuka kepada rakyat apa langkah yang direncakan dan akan diambil oleh pemerintah.

“Kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh rakyat untuk mendukung keberhasilan rencana tersebut. Langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada rakyat. Ujian kualitas kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi taruhannya,” tegasnya.

Kedua, kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia bukan mengambil kebijakan yang aneh dan terkesan mengesampingkan manusia dibandingkan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia.

“Apalagi WHO telah mengaitkan penyebaran cepat virus Corona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara, salah satunya bisa jadi Indonesia. Rakyat memantau, merasakan dan mengambil kesimpulan dari informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penanganan pemerintah,” jelas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini.

Ketiga, pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat ketika fase puncak penyebaran mulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan hingga menyiapkan fasilitas.

“Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat elite,” jelasnya.

Menurut dia, aspek terpenting dalam penanganan diluar medis adalah aspek psikologis. Kepanikan masyarakat ketika pengumuman kasus pertama menjadi pelajaran bahwa pemerintah gagal mengelola aspek psikologis rakyat.

“Pemerintah harus terbuka, jelas dan meyakinkan dalam bertindak. Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan didukung rakyat, Indonesia bisa berhasil menghadapi krisis ini,” kata anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini.

Keempat, soal anggaran. Menurut dia, pemerintah perlu memperjelas soal anggaran ini. Setelah dinyatakan pasien Covid 19 tidak dicover BPJS, karena kondisi bencana, kalau itu ditangani oleh BNPB, maka perlu diperjelas dan dikomunikasikan, bagaimana mekanismenya dan berapa besarannya.

“Selama ini rumah sakit masih banyak menanggung piutang dari BPJS. Jangan sampai ketidakjelasan soal penanggung anggaran ini membuat Rumah Sakit menjadi enggan melayani pasien terduga terinfeksi vovid 19,” ujarnya.

“Begitu pula kalau pasien ditemukan positif ketika di luar negri, siapa yang menanggung biayanya?” katanya menambahkan.

Dia berharap, pemerintah mengkomunikasikan dengan jelas oleh orang yg diberi otoritas jelas. Jangan semua orang berbicara dengan isi berbeda- beda sehingga justru membuat makin keruh suasana. (L/R2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)