SURIAH DUKUNG PALESTINA MERDEKA DENGAN IBUKOTA AL-QUDS

New York, 6 Dzulhijjah 1435/30 September 2014 (MINA) – Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri , Walid Al-Moualem menegaskan permasalahan Palestina juga merupakan permasalahan rakyat Suriah dan kami mendukung berdirinya negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibukotanya.

“Kami mendukung HAM dan rakyat Palestina, khususnya hak untuk kembali dan menentukan nasib sendiri,” kata Al-Moualem saat pidatonya dalam Sidang Umum PBB tahunan ke-69 di Markas PBB, New York, Senin (29/9) siang waktu setempat, sebagaimana dipantau Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melalui laman resmi PBB.

Al-Moualem menekankan penolakannya terhadap semua tindakan yang dilakukan pendudukan Israel, untuk mengubah karakteristik alam, geografis dan demografis di kawasan Timur Tengah, khususnya dataran tinggi Golan yang jelas melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang relevan.

Sampai hari ini, Israel juga menolak untuk melaksanakan Resolusi DK PBB 242 (1967) dan 338 (1973); yang menyerukan penarikan lengkap dari semua wilayah Arab yang diduduki pada 1967, termasuk Pendudukan Suriah Golan; serta Resolusi DK PBB 465 (1980) dan 479 (1981), yang menegaskan ilegalitas pencaplokan Israel dari Golan.

“Republik Arab Suriah menegaskan kepatuhan terhadap pemulihan penuh dataran tinggi Golan Suriah yang dijajah Israel hingga batas 4 Juni 1967,” tegas Al-Moualem.

Bebas Nuklir

Terkait isu lainnya, Al-Moualem menekankan pembangunan zona bebas dari semua senjata pemusnah massal di Timur Tengah tidak bisa diraih tanpa Israel, satu-satunya kekuatan nuklir di kawasan itu, ikut mengesahkan semua perjanjian yang melarang senjata tersebut dan menempatkan fasilitas nuklirnya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Dia mengatakan, pada September tahun lalu, Suriah menerima inisiatif dari Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, dan bergabung dengan Konvensi Pelarangan Senjata Kimia, didasarkan pada kebutuhan untuk membangun zona bebas Senjata Nuklir dan semua Senjata Pemusnah Massal di Timur Tengah.

“Hal ini dilakukan untuk membuktikan kepada seluruh dunia komitmen kami melawan setiap penggunaan senjata kimia,” ujar Al-Moualem.

Dalam pidatonya, Suriah memenuhi kewajibannya dengan ikut mengesahkan Konvensi, dan menyelesaikan komitmennya meski pun situasi sulit yang berlaku. Dia menambahkan, jika bukan karena kerja sama Suriah dengan Misi Bersama PBB- Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), hal itu tidak akan mungkin menyelesaikan tugas dari Misi Perdamaian.

Suriah berkomitmen untuk melaksanakan secara penuh dari ketentuan-ketentuan Konvensi sebagai negara pihak, dan dalam kerangka OPCW.

“Pada saat yang sama, kami menekankan hak semua negara untuk memperoleh dan mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai,” katanya.

Munculnya krisis keamanan di Suriah membuat penduduk negara itu mengungsi ke sejumlah negara seperti Mesir, Lebanon, Irak dan Yordania.(T/R05/R03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)