SUU KYI HARUS HENTIKAN PEMBANTAIAN MUSLIM ROHINGYA

Oleh Thun Kin (Aktivis HAM dan Presiden Organisasi Rohingya di Inggris)

Banyak orang menganggap pemilihan umum (pemilu) Myanmar sebagai sebuah kejadian penting. Dalam pemilu pada 10 November itu, Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional Demokrasi (National League for Democracy/NLD) menang telak.

Namun, bagi 1,3 juta orang Rohingya, sebuah kelompok Muslim minoritas di Myanmar, pemilu itu tidak memberikan arti positif. Sebab, baru kali ini kandidat Muslim absen dalam pemilihan kursi parlemen. Itu merupakan sejarah baru.

Aung San Suu Kyi telah mendapatkan pujian di negaranya karena lantang menentang aturan militer di Myanmar. Sebagai seorang aktivis HAM, saya berkampanye dalam berbagai kongres agar Aung San Suu Kyi dilepaskan dari tahanan pada 2009-2010.

Namun, demi Rohingya, saya sedih karena kemenangan Suu Kyi terasa hampa. Dia bungkam terhadap kondisi Rohingya, baik sebelum atau pun sesudah pemilu. Dia takut kehilangan suara dari mayoritas umat Budha dan gagal berdiri bersama kami.

Sebanyak 800.000 Muslim Myanmar tidak bisa ikut memberikan suara karena kartu identitas mereka dicabut. Kandidat Muslim juga tidak dipilih oleh NLD. Di samping itu, semua kampanye oleh semua partai tidak menyinggung isu Rohingya.

Dunia hanya membisu menyaksikan pembantaian terhadap saudara kami. Saya sendiri merupakan pengungsi di Inggris, mengingat ayah saya seorang sekretaris parlemen selama era demokrasi. Rohingya turut andil dalam pemilu sejak 1936.

Sejak kewarganegaraan Rohingya pertama kali dicabut pada 1982, serangkaian pelanggaran HAM telah terjadi terhadap populasi Muslim. Pemerintah menganggap Rohingya sebagai imigran Bengali. Sekitar 1,3 juta Rohingya terancam dibantai.

Kami kembali meminta Komite Penyelidikan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mendukung Suu Kyi agar mau menghentikan pembantaian terhadap Rohingya. Namun, komunitas internasional hanya sibuk mendiskusikan reformasi demokrasi.

Sekalipun NLD memenangi pemilu, kekuasaan mutlak tetap ada di tangan militer. Akankah politisi NLD yang mumpuni mampu mengekang aksi kejahatan perang dan penindasan militer? Saya sangat meragukan akan hal itu.

Barangkali pemilu ini murni perubahan menuju demokrasi. Atau barangkali ini adalah bagian dari rencana partai militer agar Myanmar diterima di dunia internasional, kendati militer tidak memegang kendali pemerintahan secara langsung.

Bagaimanapun, kami berharap Suu Kyi tidak melupakan kami bangsa Rohingya. Dia sebaiknya bergerak cepat dalam memanusiawikan kebijakan dan praktik terhadap 1,3 juta Muslim Rohingya serta memulihkan kewarganegaraan dan hak kami. (T/P020/R02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

(sumber: www.ibtimes.co.uk)