Nay Pyi Taw, MINA – Pemimpin de facto sekaligus Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa pemerintahannya tidak takut “pengawasan internasional” atas krisis Rohingya.
Dalam pidato negara pertamanya di Nay Pyi Taw sejak krisis Rohingya bermula pada tanggal 25 Agustus, Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar berkomitmen terhadap solusi berkelanjutan untuk konflik tersebut. Demikian Dhaka Tribune memberitakan yang dikutip MINA.
PBB telah mengecap operasi militer Myanmar dalam menyikapi serangan gerilyawan di Negara Bagian Rakhine adalah “pembersihan etnis”. Sebab menurut PBB, sudah lebih 3.000 warga sipil Rohingya yang tewas oleh serangan militer dan polisi Myanmar yang membakar hampir 200 desa.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Suu Kyi tidak menanggapi tuduhan tersebut, tapi mengatakan bahwa pemerintahnya telah mengecam pelanggaran hak dan siapa pun yang bertanggung jawab akan menghadapi undang-undang.
“Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian, stabilitas dan supremasi hukum di seluruh negara bagian,” kata Suu Kyi. (T/RI-1/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina