Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarat Gabung OECD Harus Kerja Sama dengan Israel, Sukamta: Jangan Gadaikan Konstitusi 

Hasanatun Aliyah - Rabu, 15 Mei 2024 - 14:49 WIB

Rabu, 15 Mei 2024 - 14:49 WIB

1 Views

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mewanti pemerintah jangan menggadaikan konstitusi negara Indonesia demi bergabung menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dengan bekerjasama Israel.

“Berita-berita mengatakan bahwa salah satu prasyarat Indonesia diterima di OECD adalah dengan membangun hubungan dengan Israel. Nah sementara perjuangan Indonesia untuk menghilangkan penjajahan di muka bumi itu adalah amanat konstitusi kita. Sementara penjajah Israel (menjajah Palestina), hari ini sudah 6 bulan lebih sedang melakukan genosida secara ganas dan brutal tidak pandang bulu,” ujar Sukamta ketika menyampaikan Interupsi dalam Rapat paripurna DPR RI Ke-16, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

“Jangan sampai mengorbankan konstitusi kita (negara Indonesia) untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang lain” tegasnya.

Maka dari itu dirinya berharap Indonesia tidak mengorbankan perjuangan konstitusional bangsa Indonesia, hanya demi untuk mengejar menjadi keanggotaan atau masuk ke dalam OECD.

Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki

“Tetapi kalau harganya harus dengan melanggar konstitusi itu menjadi tidak benar. Saya khawatir kalau itu tetap dilakukan dan dipaksakan ini akan menjadi sejarah bagi pemerintahan ini yang akan segera berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan dikenang oleh sejarah bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Anak-anak yang belajar sejarah di sekolah akan mengenang bahwa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang sudah dibujuk-bujuk oleh Israel sejak tahun 1948, akhirnya direalisasikan di zaman ini,” lanjutnya yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Maka dari itu, ia berharap pemerintah merespon hal tersebut dengan bijaksana dan menjaga kontitusi bangsa.

“Kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan pemerintah betul-betul bijaksana. Jangan sampai mengorbankan konstitusi kita untuk mengejar keuntungan yang sebetulnya masih bisa diraih dengan cara-cara yang lain,” tambahnya. []

Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman

 

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Pelatihan UMKM di Jakarta Diharap Lahirkan Muzaki Baru

Rekomendasi untuk Anda

Amerika
Kolom
Haji 1445 H
Indonesia