TAHER HAMAD: REKONSILIASI HAMAS-FATAH AKAN TETAP BERLANGSUNG

Sekretaris satu kedutaan besar Palestina untuk Indonesia, Mr. Taher Hamad (dok. MINA)

Jakarta, 25 Ramadhan 1434/2 Agustus 2013 (MINA) – Sekretaris satu kedutaan besar Palestina untuk Indonesia, Taher Hamad, menekankan bahwa, rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas akan tetap berlangsung meskipun dengan adanya perundingan damai antara otoritas Palestina dengan Israel.

“Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas tidak akan terganggu dengan adanya perundingan damai antara otoritas Palestina dan Israel,” kata sekretaris satu kedutaan besar Palestina untuk Indonesia, Taher Hamad, kepada Mirajnews saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/8).

Menurutnya, Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas sangatlah penting untuk masa depan Palestina dan masa depan Islam terutama masa depan Masjid Al Aqsa.

Sementara itu, pada 19 Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, negosiasi Israel-Palestina akan segera dilanjutkan.

Akan tetapi pada hari yang sama, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menolak proposal Kerry untuk dimulainya kembali pembicaraan antara Israel dan otoritas Palestina.

Palestina sedang mencari cara untuk menciptakan sebuah negara merdeka di wilayah Tepi Barat, Al-Quds Timur (Yerusalem), dan Jalur Gaza dan menuntut agar Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967.

Israel telah menolak kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967 dan tidak bersedia untuk membahas masalah al-Quds. Otoritas Palestina di Tepi Barat mengatakan, pembicaraan damai langsung tidak dapat dilanjutkan jika Israel terus melakukan pelanggaran, termasuk pembangunan pemukiman ilegal dan kegiatan penjajahan di Tepi Barat, termasuk di Al-Quds Timur.

Di antara berbagai hal yang menghalangi dialog damai itu adalah penolakan Israel terhadap hak secara internasional pengungsi Palestina untuk kembali ke negaranya, kegiatan pemukiman ilegal, penarikan wilayah yang dirampas di area Al-Quds Timur serta semua wilayah yang diambil paksa Israel pada 1967, pembebasan tahanan politik, sumber daya alam dan perbatasan yang diambil alih, serangan-serangan terhadap warga, dan penggeledahan mendadak terhadap rumah serta perusakan properti dan lahan mereka. (L/P015/P02/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)