TAIWAN BERHARAP HUBUNGAN DENGAN INDONESIA BERJALAN SEJAJAR SEPERTI TIONGKOK

China Xi Jin Ping (kanan) dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou saat menggelar pertemuan puncak di Singapura pada Sabtu (7/11) lalu. (Foto: The Straits Times)" width="300" height="200" /> Presiden China Xi Jinping (kanan) dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou saat menggelar pertemuan puncak di Singapura pada Sabtu (7/11) lalu. (Foto: The Straits Times)

Jakarta, 29 Muharram 1437/11 November 2015 – Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) untuk Indonesia, Chang Liang-jen, berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan berjalan sejajar meski Jakarta menganut kebijakan satu China (one-China policy), yang hanya mengakui pemerintahan di Beijing.

“Kami memahami hubungan Indonesia dengan Tiongkok sangat kuat. Kami juga berharap hubungan Taiwan dan Indonesia berjalan sejajar,” kata Chang saat konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11), yang juga dihadiri Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Meski tak menampik pengaruh Tiongkok yang begitu besar di tingkat global, Chang mengatakan hubungan antara pemerintah Taiwan dan Indonesia bisa berjalan sejajar tanpa merugikan pihak lain, seperti halnya hubungan Jakarta dan Beijing.

Ia menekankan hubungan itu mencakup kerja sama di bidang budaya, pendidikan, ekonomi, agrikultur, dan perdagangan.

Chang mengamini bahwa hubungan antara Taipei dan Jakarta selama ini sangat terbatas pada sektor-sektor tertentu karena dipengaruhi oleh kebijakan satu China yang dianut Indonesia, sehingga kedua negara hanya menjalin kerja sama bilateral tanpa diikat oleh hubungan diplomatik.

Namun, kata dia, relasi yang telah terjalin antara Jakarta dan Taipei terus mengalami perkembangan positif dari masa ke masa dan memberikan keuntungan kepada masyarakat di dua Negara.

Ia menggarisbawahi pertemuan bersejarah antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou di Singapura akhir pekan lalu. Jabat tangan Ma dan Xi merupakan pertemuan pertama antara pemimpin dua negara dalam kurun waktu 66 tahun.

Chang mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan sebuah pertanda kemajuan yang sangat posItif bagi hubungan dua negara di masa depan, yang selama enam dekade lebih berpisah akibat perang saudara pada 1949.

Mantan wali kota Taipei (1998-2006) itu menjelaskan, pertemuan Ma dan Xi memperkuat perdamaian di Selat Taiwan dan menjaga status quo di perairan tersebut. Termasuk dalam upaya memperkuat status quo itu adalah mengonsolidasikan Consensus of 1992.

“Walaupun pertemuan itu singkat tetapi pengaruhnya jangka panjang,” ujar Chang.

Ia menyebut kebijakan satu China, kebijakan yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah pemerintah resmi Tiongkok daratan, termasuk Tibet, Hong Kong, Macau, dan Taiwan, yang menjadi acuan negara-negara di dunia dalam berhubungan dengan Beijing tidak kaku seperti di masa lalu.

Menurutnya kebijakan itu tidak menghambat Taiwan untuk melakukan hubungan bilateral dengan siapapun dan Taipei tetap mampu berperan aktif di forum-forum global, termasuk dalam menjaga keamanan dan mendorong perdamaian dunia.

“Kami memiliki sumber daya dan kapsitas untuk berkontribusi bagi dunia internasional,” tegas dia, sembari menjelaskan peran besar Taiwan dalam misi bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. (P022/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)