Brussels, MINA – Dunia internasional mengecam keras keputusan pemerintah Taliban Afghanistan yang melarang anak perempuan dan perempuan untuk mengakses pendidikan di lembaga medis.
Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mendapat respons tajam dari berbagai pihak.
Dilansir Khaama Press pada Kamis (5/12), larangan tersebut diumumkan secara lisan oleh Kementerian Kesehatan Afghanistan pada Selasa (3/12), berdasarkan perintah langsung dari Mullah Hibatullah Akhundzada.
Kebijakan itu langsung menuai protes dari organisasi hak asasi manusia, pemimpin dunia, hingga tokoh terkenal di dalam dan luar negeri.
Baca Juga: PBB akan Luncurkan Proyek Alternatif Pengganti Opium untuk Petani Afghanistan
Uni Eropa menyebut larangan ini sebagai “pelanggaran mengerikan terhadap hak asasi manusia” dan “serangan tak termaafkan terhadap pendidikan perempuan.”
Dalam pernyataannya, Uni Eropa memperingatkan dampak besar kebijakan ini terhadap krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Amnesty International juga mengutuk kebijakan ini, menyoroti potensi tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat terbatasnya akses pendidikan kesehatan bagi perempuan.
“Langkah ini menutup jalan terakhir pendidikan perempuan di Afghanistan dan akan memperburuk kondisi kesehatan di negara dengan tingkat kematian ibu tertinggi di dunia,” tegas Amnesty dalam pernyataannya.
Baca Juga: Polisi Mulai Selidiki Presiden Korea Selatan terkait ‘Pemberontakan’
Forum pembela hak asasi manusia mengingatkan bahwa larangan ini akan menambah penderitaan rakyat Afghanistan.
“Pembatasan terhadap perempuan hanya akan meningkatkan krisis kesehatan dan memperburuk situasi kemanusiaan di negara itu,” ungkap organisasi tersebut.
Keputusan ini juga dikecam oleh tokoh ternama seperti mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, serta atlet internasional Rashid Khan dan Mohammad Nabi. Keduanya menyerukan agar Taliban mencabut kebijakan yang menindas perempuan tersebut.
Dengan larangan ini, Taliban terus menuai kritik global atas kebijakan diskriminatif mereka terhadap perempuan, memicu seruan untuk tindakan internasional yang lebih tegas terhadap rezim tersebut. []
Baca Juga: Menhan Korea Selatan Mundur Usai Krisis Darurat Militer
Mi’raj News Agency (MINA)