Tanggapi Niatan Presiden Macron untuk Akui Palestina, Menlu Shahin: Langkah yang Benar

Paris, MINA – Menanggapi pernyataan Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis yang akan mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan mendatang, Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan langkah yang benar.

“Pengakuan Prancis itu akan menjadi langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara,” ujar Menlu Shahin. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Kamis (10/4).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan setiap “pengakuan sepihak” atas negara Palestina akan menjadi “dorongan bagi Hamas”.

“Pengakuan sepihak atas negara Palestina fiktif, oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas,” tulisnya di X.

“Tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita, tetapi sebaliknya, tindakan ini hanya akan semakin menjauhkan mereka,” katanya.

Presiden Prancis Macron sebelumnya mengatakan bahwa mengakui Palestina sebagai sebuah negara akan memungkinkan Prancis “untuk bersikap jelas dalam perjuangan kita melawan mereka yang menolak hak Israel untuk eksis, yang merupakan kasus dengan Iran, dan untuk berkomitmen pada keamanan kolektif di kawasan tersebut”.

“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron.

Macron mengatakan bahwa ia bermaksud untuk menyelesaikan langkah tersebut pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang konflik Israel-Palestina, yang akan diketuai bersama oleh negaranya dengan Arab Saudi pada bulan Juni 2025.

“Saya tidak melakukannya untuk menyenangkan siapa pun. Saya akan melakukannya karena pada suatu saat nanti itu akan benar,” katanya.

Macron menambahkan bahwa ia memprediksi “dinamika kolektif”, yang memungkinkan beberapa negara di Timur Tengah untuk mengakui negara Israel pada gilirannya.

Negara-negara yang tidak mengakui Israel di antaranya Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, dan Yaman.

Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, melanjutkan kebijakannya setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok bersenjata Palestina Hamas terhadap Israel.

Pengakuan resmi Paris atas negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan dapat membuat Israel marah, yang bersikeras bahwa tindakan negara asing tersebut terlalu dini.

Dalam perjalanan baru-baru ini ke Mesir, Macron mengadakan pembicaraan dengan Presiden Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II, dengan menegaskan bahwa ia sangat menentang pemindahan atau aneksasi apa pun di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sejauh ini Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh 147 dari 193 anggota PBB.

Namun, meskipun dukungan internasional untuk kenegaraan Palestina semakin meningkat, beberapa negara Barat besar seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris Raya, dan Jerman telah menahan pengakuannya. []

Mi’raj News Agency (MINA)