TANGGAPI PEMUKIMAN ILEGAL BARU, OTORITAS PALESTINA AKAN BATALKAN PERUNDINGAN DENGAN ISRAEL

Gaza City, 6 Syawal 1434/13 Agustus 2013 (MINA) – Kepala negosiator Palestina Saeb Erekat mengatakan Senin (12/8) bahwa Otoritas Palestina (PA) saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan tidak berpartisipasi dalam perundingan damai dengan Israel yang akan dimulai pada Rabu besok (14/8).

Pernyataan itu dikeluarkan dalam menanggapi pembangunan lanjutan pemukiman ilegal Yahudi dengan diumumkannya tender pembangunan sekitar 1187 unit pemukim ilegal di wilayah Palestina 1967 oleh Kementerian Perumahan Israel Ahad lalu (10/8).

“Otoritas Palestina berada dalam kontak dengan masyarakat internasional untuk membujuk mereka mengikuti jejak Uni Eropa berkaitan dengan investasi di luar wilayah Palestina yang dijajah Israel,” kata Erekat dalam sebuah pernyataan kepada radio Ibrani seperti dilaporkan AlRay yang dikutip Mi’raj News Agency, Selasa (13/8).

Dia memperingatkan bahwa jika Israel memutuskan mendeportasi salah satu tahanan yang akan dibebaskan ke luar wilayah Palestina, perjanjian yang disponsori Amerika antara pihak Israel dan Palestina pada masalah tahanan akan dianggap batal.

Sementara tiga Wakil senior Organisasi Pembebabasan Palestina (PLO) mengatakan Otoritas Palestina seharusnya tidak melakukan negosiasi pada Israel.

Sekretaris PLO Yasser Abed Rabbo menyatakan keprihatinan bahwa pemerintah Israel menggunakan perundingan sebagai kedok untuk kegiatan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi.

“Situasi saat ini adalah lebih penting daripada pada waktu sebelumnya. Israel menggunakan perundingan bahkan sebelum mereka mulai sebagai kedok untuk kegiatan pembangunan pemukiman ilegal,” tegas Rabbo pada Voice of Palestina beberpa waktu lalu.

Abed Rabbo memperingatkan bahwa pemerintah Israel melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan perundingan yang dimulai pekan lalu di Washington.

“Ini akan menjadi mustahil untuk memiliki proses politik sementara ada upaya luas untuk menciptakan fakta di lapangan yang akan berprasangka buruk dari hasil negosiasi,” katanya.

Senada dengan Rabbo, Sekretaris Jenderal Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina Nayef Hawatmeh mengatakan bahwa tekanan AS pada pemimpin Palestina dan Komite Tindak Lanjut Arab menyebabkan pelanggaran konsensus nasional Palestina pada dimulainya kembali perundingan.

“Tidak ada negosiasi tanpa penghentian total pembangunan pemukiman ilegal di Al-Quds (Yerusalem) dan Tepi Barat. Tidak ada negosiasi, tapi Negara Palestina atas dasar perbatasan tahun 1967,” tegas Hawatmeh selama pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, Ahmed Shaaban di Kairo, Ahad lalu.

Dia menuntut Otoritas Palestina untuk menarik diri dari negosiasi saat ini selama penjajah Israel tidak pernah berhenti untuk memaksakan perluasan permukiman ilegal dan memotong jalan menuju sebuah negara merdeka Palestina.

Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel

Dia juga menyerukan gerakan rakyat Palestina di tanah air dan diaspora untuk mendesak menghentikan negosiasi hingga aktivitas pemukiman ilegal Yahudi benar-benar berhenti.

Selain itu, anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi mengomentari keputusan Menteri Perumahan Israel Uri Ariel yang mengeluarkan tender pembangunan sekitar 1187 unit rumah baru di Al-Quds timur mengatakan bahwa hanya (Israel) yang menyandang tanggung jawab pengumuman menentang keinginan masyarakat internasional dan upaya yang ditujukan untuk dimulainya kembali proses politik.

Ashrawi menunjuk upaya pemerintah Israel untuk menghindari hak politik memberikan prioritas kepada program radikal koalisinya dengan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina dan kebutuhan solusi status akhir.

Juru bicara Perdana Menteri Israel Mark Regev mengatakan, Israel secara resmi menyetujui rencana untuk membangun rumah baru di Al-Quds Timur berlaku bagi daerah yang tetap di bawah kedaulatan Israel pada setiap perundingan perdamaian di masa depan.

Otoritas Palestina dan pemerintah Israel memulai kembali sesi perundingan dengan tujuan mencapai solusi status akhir dengan penjajah Israel tidak berkomitmen untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di wilayah Palestina yang dijajah pada 1967. (T/P02/R2)

Mi’raj News Agency (MINA)