Tarif PPN 12 persen Mulai Berlaku 1 Januari 2025

Jakarta, MINA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12% ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12% per 1 Januari 2025,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12).

pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi;

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan selama Libur Nataru

• Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
• Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
• Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
• Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
• Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
• Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
• Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
• Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
• Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
• Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
• Emas batangan dan emas granula
• Senjata/alutsista dan alat foto udara

“Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” terangnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Tanggul Geobag Dikebut, Pj Gubernur Jabar Turun Tangan Tangani Banjir Rob di Subang