Tawaran Bantuan Saudi ke Palestina Disinyalir untuk Dukung Kesepakatan Normalisasi Israel

Riyadh, MINA – Arab Saudi telah mengusulkan memberikan bantuan keuangan kembali kepada Otoritas Palestina (PA) yang dibekukan sejak 2016.

Para analis berspekulasi bahwa hal itu bisa menjadi taktik untuk membujuk persetujuan PA terhadap kesepakatan normalisasi Saudi dengan Israel. Demikian dikutip dari MEMO, Kamis, (31/8).

Menurut Wall Street Journal (WSJ) kemarin, yang mengutip pejabat Saudi yang tidak disebutkan namanya, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menawarkan untuk memperbarui bantuan kepada PA ketika Presidennya, Mahmoud Abbas, mengunjungi Kerajaan pada bulan April.

Bantuan tersebut sebelumnya dibekukan sepenuhnya pada tahun 2016 atas tuduhan korupsi dan suap di Otoritas Palestina.

Mengutip para pejabat Saudi saat ini dan mantan pejabat Palestina yang diberi pengarahan mengenai perundingan tersebut, WSJ melaporkan Putra Mahkota menawarkan memberi bantuan lagi dengan syarat bahwa Abbas pertama-tama berhasil mengendalikan kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat dan membangun kendali atas pemerintahan resmi Otoritas wilayah Palestina di luar Garis Hijau.

Meskipun bin Salman dilaporkan tidak mengungkapkan alasan pertimbangannya untuk memperbarui bantuan tersebut dan tidak mengungkapkan adanya kesepakatan normalisasi dengan Israel di baliknya, dia menjamin Abbas bahwa setiap potensi kesepakatan dengan Israel tidak akan merugikan upaya Palestina untuk mencapai status kenegaraan.

Namun surat kabar tersebut juga mengutip sumber-sumber Saudi yang mengatakan bahwa tawaran untuk memperbarui bantuan tidak secara langsung terkait dengan kesepakatan tersebut, namun Kerajaan Arab Saudi memiliki harapan bahwa mereka akan memberikan insentif kepada Otoritas Palestina untuk mendukung kesepakatan normalisasi Saudi.

Menurut sumber-sumber Saudi yang dikutip oleh WSJ, Riyadh memandang dukungan Otoritas Palestina sebagai komponen penting untuk menstabilkan potensi konsekuensi dan reaksi balik terhadap suatu perjanjian, memberikan peluang untuk melegitimasinya karena perjanjian tersebut akan mendapatkan persetujuan resmi dari Palestina.

Hal ini juga dilaporkan bertujuan untuk mencegah atau melawan tuduhan bahwa Arab Saudi mengabaikan upaya pembentukan negara Palestina dengan melakukan normalisasi dengan Israel.

Terlepas dari strategi yang dilaporkan tersebut, ada spekulasi apakah hal ini akan berhasil dalam mengurangi potensi dampak buruk dari masyarakat Saudi dan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim, karena legitimasi PA di kalangan masyarakat Palestina dan negara-negara lain semakin rendah.

Hal ini terutama disebabkan oleh tuduhan korupsi, kerja sama dan koordinasi dengan pendudukan Israel, serta penolakan untuk menyelenggarakan pemilu Palestina selama hampir dua dekade.

Dalam percepatan perundingan normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv yang ditengahi AS sepanjang tahun lalu, Saudi bersikeras bahwa hak-hak dan kenegaraan Palestina menjadi syarat utama untuk kesepakatan semacam itu.

Desakan tersebut memuncak ketika AS menekankan kepada Israel pada bulan ini bahwa mereka harus memberikan sejumlah hak dan konsesi kepada Palestina jika mereka serius ingin membuat kesepakatan dengan Kerajaan Teluk.

Meskipun demikian, para ekstremis di pemerintahan Israel telah mengabaikan peringatan tersebut, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, menyatakan pada hari Senin bahwa Israel tidak akan memberikan konsesi kepada Palestina sebagai bagian dari upaya normalisasi. (T/B03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)