Tegak Lurus Membela Palestina Sesuai Resolusi Khartoum 1967

Oleh: Rendi Setiawan, Jurnalis MINA

Salah satu kepingan puzle sejarah yang mulai banyak dilupakan umat Islam dan masyarakat Arab adalah Resolusi Khartoum yang disepakati pada September 1967.

Resolusi Khartoum merupakan perwujudan dari pertemuan antara delapan pemimpin negara Arab pada 1 September 1967 setelah terjadinya Perang Enam Hari pada 5-10 Juni 1967.

Pertemuan ini kurang dari tiga bulan usai Perang 1967, atau dua bulan sebelum terbitnya Resolusi DK PBB 242. Sebanyak delapan anggota Liga Arab menggelar KTT di Khartoum, Sudan.

Meski tak terlibat dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967, Sudan tetap membuka diri menjadi tuan rumah untuk pertemuan negara-negara Arab melalui KTT Liga Arab.

Konferensi yang membahas khusus persoalan Israel ini dimulai pada 29 Agustus hingga 1 September 1967. Sejumlah delapan negara yang hadir yaitu: Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, Irak, Aljazair, Kuwait, dan Sudan sebagai tuan rumah.

Para pemimpin dari delapan anggota Liga Arab ini memusatkan perhatian soal Israel, terutama sekali mengembalikkan wilayah-wilayah yang direbut negeri Zionis itu dalam perang Enam Hari.

Langkah ini diwujudkan dengan meningkatkan kekuatan militer. Dana meningkatkan kekuatan militer ditanggung Arab Saudi, Libya, serta Kuwait. Yang paling penting dari KTT Khartoum ini adalah disepakatinya sebuah resolusi berkait dengan Israel.

Baca Juga: Adam ‘Alaihissalam Khalifatullah

Resolusi ini berlanjut kepada Perang Yom Kippur tahun 1973, dan mengakhiri embargo minyak Arab yang dinyatakan selama Perang Enam Hari, dan akhir dari perang saudara di Yaman.

Resolusi ini juga berisi 3 paragraf yang dikenal sebagai “THREE NO” atau “3 ketidakan” antara hubungan Arab-Israel pada saat itu yang intinya berisi “tidak akan ada perdamaian, pengakuan, atau perundingan dengan Israel”.

Berikut ini teks lengkap Resolusi Khartoum yang disepakati delapan anggota Liga Arab dalam KTT di Khartoum:

1. Konferensi tersebut telah menegaskan kesatuan negara-negara Arab, kesatuan tindakan bersama dan perlunya koordinasi dan penghapusan segala perbedaan. Para Raja, Presiden dan perwakilan Kepala Negara Arab lainnya pada konferensi tersebut telah menegaskan pendirian negara mereka melalui penerapan Piagam Solidaritas Arab yang ditandatangani pada konferensi puncak Arab ketiga di Casablanca.

2. Konferensi tersebut telah menyepakati perlunya mengkonsolidasikan semua upaya untuk menghilangkan dampak agresi dengan dasar bahwa tanah yang diduduki adalah tanah Arab dan bahwa beban untuk mendapatkan kembali tanah tersebut berada di pundak seluruh negara Arab.

3. Para Kepala Negara Arab telah sepakat untuk menyatukan upaya politik mereka di tingkat internasional dan diplomatik untuk menghilangkan dampak agresi dan untuk memastikan penarikan pasukan agresif Israel dari tanah Arab yang telah diduduki sejak agresi tanggal 5 Juni. Hal ini akan dilakukan dalam kerangka prinsip-prinsip utama yang dianut oleh negara-negara Arab, yaitu tidak berdamai dengan Israel, tidak mengakui Israel, tidak melakukan negosiasi dengan Israel, dan menegaskan hak-hak rakyat Palestina di negaranya sendiri.

4. Konferensi Menteri Keuangan, Ekonomi dan Perminyakan Arab merekomendasikan agar penangguhan pemompaan minyak digunakan sebagai senjata dalam pertempuran tersebut. Namun, setelah mempelajari masalah ini secara menyeluruh, konferensi tingkat tinggi ini sampai pada kesimpulan bahwa pemompaan minyak dapat digunakan sebagai senjata yang positif, karena minyak merupakan sumber daya Arab yang dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian negara-negara Arab yang terkena dampak langsung dari krisis ini. agresi, sehingga negara-negara tersebut akan mampu berdiri teguh dalam pertempuran. Oleh karena itu, konferensi tersebut memutuskan untuk melanjutkan pemompaan minyak, karena minyak merupakan sumber daya positif Arab yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan Arab. Hal ini dapat berkontribusi pada upaya untuk memungkinkan negara-negara Arab yang terkena agresi dan kehilangan sumber daya ekonomi untuk berdiri teguh dan menghilangkan dampak agresi. Faktanya, negara-negara penghasil minyak telah berpartisipasi dalam upaya untuk memungkinkan negara-negara yang terkena dampak agresi untuk tetap teguh dalam menghadapi tekanan ekonomi apa pun.

5. Para peserta konferensi telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Kuwait untuk membentuk Dana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Arab berdasarkan rekomendasi konferensi Menteri Keuangan, Ekonomi dan Minyak Arab di Baghdad.

6. Para peserta telah sepakat mengenai perlunya mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat persiapan militer dalam menghadapi segala kemungkinan.

7. Konferensi tersebut memutuskan untuk mempercepat penghapusan pangkalan asing di negara-negara Arab.

Sayangnya, Resolusi Khartoum yang kemudian menjadi salah satu acuan kelompok pejuang di Palestina, Hamas membentuk Piagam Hamas ini malah dikhianati negara-negara yang menyusunnya.

Pada akhirnya, kepentingan nasional masing-masing negara anggota Liga Arab lebih kuat ketimbang mempertahankan sikap untuk tetap tegak lurus setia pada Resolusi Khartoum.

Setelah Mesir (1979), Yordania (1994), disusul empat negara sekaligus, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko memilih berdamai dengan Israel dengan apa yang dikenal sebagai Abraham Accord.

Berdasarkan kesepakatan ini, Israel dan empat negara tersebut akan menjalin hubungan diplomatik secara penuh. Yang artinya saling mengakui eksistensi, kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara.

Secara simbolik Abraham Accord mengakhiri sebuah era dan paradigma Israel versus negara-negara Arab yang telah mewarnai hubungan internasional di Timur Tengah selama ini, bahkan dunia.(A/R2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Shalat dan Transformasi Spiritual