Tekanan AS dan Israel Gagal, PBB Perpanjang Mandat UNRWA

Gaza, MINA – Tekanan Amerika Serikat dan Israel gagal, sehingga Majlis Umum PBB memperpanjang mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) hingga 30 Juni 2023. Demikian Palestine Post24 melaporkan, dikutip MINA, Sabtu (14/12).

Langkah itu disahkan dalam pemungutan suara dengan 169 suara mendukung perpanjangan mandat, sembilan abstain (tidak memberi suara), tetapi Amerika Serikat dan Israel memberikan suara menentang pembaruan mandat.

UNRWA, yang didirikan pada tahun 1949, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan serta bantuan perumahan dan keuangan mikro untuk lebih dari 5 juta pengungsi terdaftar di Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, serta di Yordania, Lebanon dan Suriah .

Badan ini telah menghadapi krisis keuangan yang serius sejak tahun lalu, ketika Amerika Serikat, donor terbesarnya menghentikan paket bantuan tahunan AS  $ 360 juta.

Presiden Otoritas Palestina Palestina Mahmoud Abbas memuji hasil pemungutan suara itu sebagai kemenangan bagi hukum internasional dan bagi hak-hak para pengungsi Palestina.

Gerakan Hamas yang memerintah Jalur Gaza, memuji pemungutan suara PBB sebagai kekalahan bagi Amerika Serikat dan upayanya untuk menekan negara-negara anggota PBB melumpuhkan UNRWA.

“Kami menyambut keputusan untuk memperbarui mandat internasional untuk UNRWA dan kami melihatnya sebagai  memusuhi kebijakan AS terhadap hak-hak Palestina,” kata pejabat Hamas Sami Abu Zuhri kepada pers.

Hanan Ashrawi, wanita pejabat tinggi PLO, memuji hasil pemungutan suara PBB pada hari Jumat dan mengatakan itu adalah tanggung jawab PBB untuk memerangi apa yang disebutnya serangan AS dan Israel terhadap para pengungsi Palestina.

Sementara itu Perwakilan Tetap Amerika Serikat untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan pers untuk mengomentari hasil pemungutan suara.

Tuduhan pelanggaran

Bulan lalu, Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl mengundurkan diri di tengah penyelidikan tuduhan pelanggaran.

Ia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan badan PBB yang dipimpinnya adalah korban dari kampanye politik yang dirancang untuk merusak badan yang membantu pengungsi Palestina itu.

Akibat tuduhan itu Swiss, Belanda dan Belgia menangguhkan pembayaran ke UNRWA, sehingga memperdalam krisis anggaran yang dipicu oleh Washington.

Fihak UNRWA sendiri telah merencanakan akan mengadakan  perombakan manajemen untuk memulihkan kepercayaan para  donor.

Sementara itu Amerika Serikat telah mengadvokasi pengalihan layanan bantuan keada para pengungsi Palestina tersebut, langsung ke negara-negara penerima pengungsi.

Pemotongan dana untuk UNRWA adalah salah satu dari banyak langkah pro-Israel yang dibuat pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Lainnya adalah  memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun lalu, dan yang paling baru, deklarasi bahwa permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak “per se, tidak konsisten dengan hukum internasional, sehingga tidak melanggar hukum “.

Amerika Serikat dan Israel menuduh UNRWA melakukan kesalahan manajemen dan hasutan anti-Israel.

UNRWA membantah bahwa yang dibantunya adalah untuk alasan  kemanusiaan, perlindungan dan memajukan hak-hak Palestina di bawah hukum internasional.

“Semua upaya untuk mencoba membatasi mandat UNRWA atau menggagalkannya atau menyerangnya telah gagal, dan kami berharap bahwa masyarakat internasional akan terus datang untuk menyelamatkan,” kata Pemimpin PLO, Hanan Ashrawi.

(T/ara/B01/P1)

Mi’raj News Agency (MINA).