Tempat Ibadah Muslim Dirusak, Pemerintah Myanmar Didesak Tindak Pelaku

Yangon, 30 Ramadhan 1437/5 Juli 2016 (MINA) – Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi formal terhadap insiden penghancuran tempat ibadah umat Islam di Negara Bagian Kachin dan Daerah Administrasi Bago Region baru-baru ini.

Seruan tersebut disampaikan oleh 19 lembaga swadaya masyarakat (LSM), di antaranya Yaung Zin Teachers Association, Fortify Rights, Equality Myanmar, Burma Campaign UK, Yway Latt Yar Institute, Myanmar Muslim Youth and Students, dan Seagull, dalam sebuah pernyataan bersama, Selasa (5/7).

Pernyataan itu yang juga diterima oleh Mi’raj Islamic News Agency (MINA) dari Fortify Rights, merepresentasikan sebuah bentuk dukungan kolektif dari masyarakat sipil Myanmar untuk korban kekerasan bermotif agama di negara itu.

“Kami berharap pihak berwenang menginvestigasi kejahatan-kejahatahan tersebut secara menyeluruh dan imparsial dan memastikan mereka yang bertanggung jawab diadili,” kata Khon Ja, seorang aktivis etnis Kachin di Myanmar.

“Kami tidak ingin melihat lebih banyak kekerasan serupa. Budaya impunitas di Myanmar harus berakhir,” tambah dia.

Pada 1 Juli, sekelompok orang menghancurkan dan membakar sebuah tempat ibadah Muslim di Desa Lone Khin, Negara Bagian Kachin. Sebelumnya, pada 23 Juni, massa serupa menghancurkan sebuah masjid di Desa Thaye Thamain, Bago Region.

Menyusul insiden itu, pemerintah setempat membatasi akses ke jembatan yang mengarah ke Desa Lone Khin dan layanan telekomunikasi di wilayah itu tampaknya diputus.

Sejauh ini tak satu pun pelaku yang telah ditangkap oleh aparat penegak hukum dari dua aksi pembakaran dan pengrusakan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu.

“Orang-orang Myanmar memilih partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) atas dasar kampanye untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia bagi semua kalangan,” ujar pernyataan itu, yang juga ditandangani oleh LSM dari Kachin, Mandalay Region, dan Yangon Region.

Mereka memintah pemerintah Myanmar yang diperintah oleh NLD, partai yang dipimpin tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, untuk memenuhi janji kampanyenya.

Tampaknya harapan kalangan LSM dan pegiat hak asasi manusia (HAM) untuk melihat penegakan hukum di Myanmar masih akan sulit terwujud.

Pasalnya pemerintah, di tingkat pusat dan lokal, tidak berani mengambil terobosan dan terkesan ditekan oleh kelompok mayoritas Buddha.

Pada 29 Juni, Ketua Menteri Bago Region Win Thein malah menyatakan tidak ada tindakan hukum yang akan diambil terhadap para pelaku kekerasan di Desa Thaye Thamain.

Win Thein mengatakan kepada Myanmar Times, “Jika kita mengambil tindakan terhadap orang, situasi akan menjadi buruk.”

Dia menambahkan pemerintah daerah akan menyalurkan pasokan bantuan kepada orang-orang Muslim yang menderita dalam bentrokan.

Myanmar masih dibekap konflik sektarian yang mendalam antara komunitas Muslim yang minoritas dan kalangan Buddha, agama mayoritas di negara itu.

Salah satu isu yang hingga kini menjadi perhatian dunia dan belum diselesaikan adalah kekerasan yang menimpa muslim Rohingya. (L/P022/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)