Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait Lima Hari Sekolah, ICMI Siap Mediasi NU-Muhammadiyah

Rendi Setiawan - Rabu, 9 Agustus 2017 - 18:23 WIB

Rabu, 9 Agustus 2017 - 18:23 WIB

195 Views

Ketua ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie. (Foto: MINA/Rendy Setiawan)

Ketua ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie. (Foto: MINA/Rendy Setiawan)

Jakarta, MINA – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie mengaku siap untuk memediasi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait perbedaan pandangan soal lima hari sekolah dan delapan jam sehari.

“Jangan karena Mendikbudnya orang Muhammadiyah, terus orang-orang NU tidak setuju dengan kebijakannya. Paling keras penolakannya. Janganlah seperti itu. Kedua pihak harus bertemu, duduk bareng. Kalau misalnya tidak bisa, ICMI siap memediasi,” ujar Prof Jimly di Kantor Pusat Kegiatan ICMI di Jakarta, Rabu (9/8).

Menurut Jimly, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait lima hari sekolah tidaklah mengganggu aktifitas belajar mengajar di sekolah. Justru, kata Jimly, kebijakan tersebut harus didukung.

“Tak masalah sekolah mau masuk lima hari atau enam hari. Tidak terlalu berpengaruh signifikan, hanya soal teknis saja. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Seharusnya kita dukung kebijakan Mendikbud,” katanya.

Baca Juga: AWG Selenggarakan Webinar “Krisis Suriah dan Dampaknya bagi Palestina”

Respon PBNU

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan kebijakan baru lima hari sekolah dengan 8 jam pelajaran atau fullday school di sekolah sangat bertentangan dengan Pasal 51 Undang-Undang (UU) tentang Sisdiknas.

Ia menjelaskan, dalam UU tersebut dikatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal. Hal tersebut berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

Bahkan, PBNU berencana mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Baca Juga: Puluhan WNI dari Suriah Tiba di Tanah Air

Menurut Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi, Mendikbud Muhadjir sudah membuat kegaduhan terkait dengan rencana kebijakan sekolah 8 jam sehari atau fullday School.

Sementara Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, program belajar delapan jam sehari baik untuk penguatan karakter tiap pelajar. “Ini menjadi konsep umum program penguatan karakter. Secara umum ini penunjang ekstrakurikuler, memanfaatkan yang di dalam dan di luar sekolah,” katanya.

Muhadjir menjelaskan, program delapan jam yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018 ini berbeda dengan sistem fullday school yang umumnya diterapkan sekolah swasta. (L/R06/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Menag Sayangkan Banyak yang Ngaku Ulama tapi Minim Pengetahuan

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Palestina
MINA Preneur
Indonesia
Indonesia
Indonesia